Berita

Menteri Perdagangan Mendag Zulkifli Hasan/Foto: Kemendag

Bisnis

Zulhas: Tidak Boleh Ada Produk yang Tidak Bayar Pajak

SABTU, 07 SEPTEMBER 2024 | 09:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjaga dan meningkatkan kinerja perekonomian.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menekankan, pembenahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan agar industri lokal seperti UMKM bisa berkembang. 

Pembenahan tata kelola itu dilakukan salah satunya dengan melarang beredar luasnya barang ilegal. Langkah ini agar industri dan produk lokal bisa terus berproduksi serta diminati pasar dalam negeri.


"Lalu tidak boleh ada produk yang tidak membayar pajak dengan baik," ujar Zulhas, dikutip Sabtu (7/9).

Ia mengatakan, Kementerian Perdagangan akan terus mendorong para pelaku UMKM agar terus berproduksi dan menghasilkan produk-produk berkualitas bagi konsumen.

"Setiap berkunjung ke berbagai daerah selalu saya sempatkan bertemu dengan UMKM, ini dilakukan agar mereka bersemangat meningkatkan produktivitas jadi bisa melengkapi penerapan tata kelola yang baik, pertumbuhan investasi, dan ekspor agar bisa meningkatkan perekonomian," kata Zulhas.

Selain penerapan tata kelola secara berkelanjutan, hal penting lainnya untuk menggairahkan kinerja perekonomian adalah dengan menjaga iklim perdagangan agar ekspor makin optimal.

"Dalam menumbuhkan perekonomian dilakukan beberapa hal seperti dari segi menjaga perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui ekspor yang harus bertambah," ujarnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya