Berita

Foto: Menaker Ida Fauziyah bersama Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi serta perwakilan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dalam Indonesia-Japan Human Resources Forum 2024 di Tokyo/Foto: Antara

Bisnis

Pergeseran Demografi Buka peluang Kerja Sama Indonesia - Jepang

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2024 | 07:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pergeseran demografi yang terjadi di Indonesia maupun Jepang pada 10 tahun mendatang merupakan peluang kerja sama bagi kedua negara, terutama di bidang ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Indonesia akan mengalami bonus demografi di mana 70 persen penduduk didominasi usia produktif pada 2035. Sementara, penduduk Jepang saat ini mengalami penurunan jumlah usia produktif (aging population).

"Perbedaan demografi menjadi peluang besar bagi kedua negara, tidak hanya Jepang, tetapi juga Indonesia untuk dapat saling melengkapi dan memperkuat kerja sama kedua negara," kata Ida dalam sambutannya saat kegiatan Indonesia-Japan Human Resources Forum 2024 di Tokyo, Kamis (5/9). 


Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, terutama di bidang ketenagakerjaan, sangat baik, kata Ida. Kedua negara sama-sama menjadi mitra penting.

Salah satu kerja sama yang sudah terjalin adalah program tenaga kerja dengan keterampilan khusus (specified-skilled workers/SSW) yang membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkarir di Jepang.

"Program pelatihan, kerja sama, selama ini telah menjadi jembatan bagi ribuan tenaga kerja Indonesia di Jepang untuk meningkatkan kualitas hidupnya," katanya.

Ia juga mengatakan, Jepang adalah negara yang paling sering dituju untuk kunjungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sembilan lompatan guna meningkatkan kualitas saing tenaga kerja Indonesia.

Sejak 1993, pemerintah Indonesia dan Jepang telah menjalin kerja sama pengiriman peserta magang. 

Sejak 2019 hingga Juni 2023, sebanyak 25.337 pekerja migran Indonesia di Jepang sudah berstatus residensi SSW.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya