Berita

Ketua Jamaah Islamiah Dr. Shafiqur Rahman menerima Dubes Tiongkok untuk Bangladesh, Yao Wen./Dakha Tribune

Dunia

Dubes Tiongkok Puji Jamaah Islamiah sebagai Partai Politik yang Terorganisir dengan Baik

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2024 | 08:08 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Duta Besar Tiongkok untuk Bangladesh Yao Wen mengunjungi kantor Jamaah Islamiah di Dhaka dan menggambarkan organisasi itu sebagai partai politik yang terorganisasi dengan baik. Ini adalah kali pertama diplomat asing mengunjungi kantor partai politik itu sertelah pengadilan kejahatan perang pada tahun 2010.

Kantor itu disegel dan baru dibuka kembali setelah jatuhnya pemerintahan Liga Awami yang dipimpin oleh mantan PM Sheikh Hasina.

Pejabat Tiongkok itu bertemu dengan Ketua Jamaah Islamiah Dr. Shafiqur Rahman selama kunjungannya ke kantor Dhaka.


Setelah bertemu dengan Amir Jamaah Islamiah, duta besar Tiongkok memuji Bangladesh sebagai negara yang indah dan menggambarkan Jamaah Islamiah sebagai negara yang terorganisasi dengan baik, demikian dilaporkan Dhaka Tribune.

Ia menyatakan bahwa Tiongkok menginginkan hubungan yang bersahabat dengan rakyat Bangladesh dan akan terus berupaya untuk pembangunan, kemajuan, dan kemakmuran Bangladesh.

Pemerintah sementara Bangladesh baru-baru ini mencabut larangan terhadap partai Islam Jamaah Islamiah.

Mantan rezim Sheikh Hasina telah melarang organisasi politik tersebut dengan menyebutnya sebagai organisasi "militan dan teroris",

"Tiongkok berkomitmen untuk memperdalam pertukaran dan kerja sama dengan Pemerintah Sementara, semua partai politik, dan semua lapisan masyarakat di Bangladesh untuk mengkonsolidasikan persahabatan tradisional antara kedua negara dan mempromosikan pengembangan berkelanjutan kemitraan kerja sama strategis komprehensif Tiongkok-Bangladesh, untuk membawa lebih banyak manfaat bagi kedua negara dan kedua bangsa," ujar Dubes Tiongkok.

Bangladesh menyaksikan kekacauan politik besar-besaran baru-baru ini setelah Sheikh Hasina dipaksa melarikan diri ke India, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya yang berkuasa untuk masa jabatan berikutnya setelah memenangkan kemenangan telak dalam pemilihan umum awal tahun ini.

Bangladesh menyaksikan protes keras atas masalah kuota pekerjaan dan kemudian berubah menjadi gerakan melawan pemerintahan yang dipimpin Sheikh Hasina sebelumnya. Saat ini Bangladesh dipimpin peraih Nobel Muhammad Yunus sebagai presiden sementara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya