Berita

Walikota Medan Bobby Nasution/Ist

Politik

Politikus Demokrat Bilang KPK Bisa Periksa Bobby soal Jet Pribadi

RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 17:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil Walikota Medan Bobby Nasution untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan pesawat privat pribadi. Sebab menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merupakan penyelenggara negara. 

Hal ini berbeda dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang bukan penyelenggara negara. 

Pendapat tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).  


“Kalau dia (Bobby Nasution) bisa (dipanggil untuk klarifikasi oleh KPK),” kata Benny. 

Namun demikian, Waketum Partai Demokrat ini menilai wajar jika penyelenggara negara seperti Bobby menggunakan pesawat jet pribadi. Pasalnya, tidak sedikit juga anggota DPR RI pun menggunakan pesawat jet pribadi.  

“Kan banyak juga anggota DPR naik privat jer toh ya kan,” kata Benny.

Atas dasar itu, Benny meminta para penegak hukum untuk melakukan kerja-kerja penegakan hukum dengan adil tanpa tendensi apapun. 

“Jadi, kita tuh menegakkan hukum itu secara adil lah, jangan karena gak suka dengan Jokowi. Ada aturannya, ini bukan soal suka tidak suka, kecewa tidak kecewa, janganlah krn kecewa dgn Jokowi bikin sesuatu, semua ada aturannya,” kata Benny. 

“Kalau memang ada dugaan ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan ya itu silakan saja, gak ada yang harus dipersoalkan di situ,” demikian Benny.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya