Berita

Walikota Medan Bobby Nasution/Ist

Politik

Politikus Demokrat Bilang KPK Bisa Periksa Bobby soal Jet Pribadi

RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 17:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil Walikota Medan Bobby Nasution untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan pesawat privat pribadi. Sebab menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merupakan penyelenggara negara. 

Hal ini berbeda dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang bukan penyelenggara negara. 

Pendapat tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).  


“Kalau dia (Bobby Nasution) bisa (dipanggil untuk klarifikasi oleh KPK),” kata Benny. 

Namun demikian, Waketum Partai Demokrat ini menilai wajar jika penyelenggara negara seperti Bobby menggunakan pesawat jet pribadi. Pasalnya, tidak sedikit juga anggota DPR RI pun menggunakan pesawat jet pribadi.  

“Kan banyak juga anggota DPR naik privat jer toh ya kan,” kata Benny.

Atas dasar itu, Benny meminta para penegak hukum untuk melakukan kerja-kerja penegakan hukum dengan adil tanpa tendensi apapun. 

“Jadi, kita tuh menegakkan hukum itu secara adil lah, jangan karena gak suka dengan Jokowi. Ada aturannya, ini bukan soal suka tidak suka, kecewa tidak kecewa, janganlah krn kecewa dgn Jokowi bikin sesuatu, semua ada aturannya,” kata Benny. 

“Kalau memang ada dugaan ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan ya itu silakan saja, gak ada yang harus dipersoalkan di situ,” demikian Benny.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya