Berita

Waketum DPP Partai Demokrat Benny K Harman/Ist

Politik

Waketum Demokrat Bela Kaesang soal Jet Pribadi: KPK Jangan Bikin Gaduh

RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 16:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak memuat gaduh terkait Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang namanya terseret dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. 

Permintaan itu disampaikan Waketum DPP Partai Demokrat Benny K Harman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (4/9). 

“Menurut saya KPK itu jangan bikin gaduh yang enggak perlu,” kata Benny. 

Menurut Benny, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan penyelenggara negara, sehingga KPK tidak berkapasitas memintanya klarifikasi.

“Kaesang itu sampai saat ini tidak dalam status sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Dia adalah orang swasta. Bahwa dia adalah anak presiden, iya. Tetapi statusnya adalah orang bebas,” tegas Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat ini.

“Orang bebas itu tidak terikat aturan-aturan terkait dengan penyelenggara negara. Dia bukan penyelenggara negara, juga bukan pejabat negara. Dia adalah pimpinan partai politik,” sambungnya.

Oleh sebab itu, kata Benny, sekalipun Kaesang menyewa jet pribadi untuk keperluan apapun maka itu adalah haknya.

“Ndak perlu KPK membuang-buang waktu yang enggak perlu gitu ya. Jadi menurut saya KPK itu ada mau mengalihkan masalah,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan bahwa lembaga antirasuah berencana mengundang Kaesang untuk diklarifikasi soal pesawat jet pribadi yang digunakan bepergian ke Amerika Serikat (AS).

Akan tetapi, pihaknya mengaku belum mengetahui keberadaan Kaesang setelah pulang dari AS.

"Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Terserah apakah nanti akan (dipanggil), saya enggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana," kata Alex, Jumat (30/8).



Populer

Beredar Kabar, Anies Baswedan Besok Didaftarkan 4 Parpol ke KPU

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:10

Aktivis Demo di KPK, Minta Menteri Trenggono Ditangkap

Jumat, 30 Agustus 2024 | 15:17

Anies Tak Bisa Didikte Diduga Jadi Alasan PDIP Batal Umumkan Cagub

Selasa, 27 Agustus 2024 | 08:15

Usung Ahok Lebih Untungkan PDIP Ketimbang Anies

Minggu, 25 Agustus 2024 | 08:43

Kabar Anies Batal Diusung PDIP, Djarot: Karena Ada Aspirasi dari Bawah

Senin, 26 Agustus 2024 | 19:02

Tenang, Peluang Anies di Pilkada Jakarta Belum Tertutup

Rabu, 28 Agustus 2024 | 11:20

Parpol Dilarang Tarik Dukungan, Peluang Anies Hampir Pupus

Kamis, 29 Agustus 2024 | 09:49

UPDATE

PDI Perjuangan Surati Kapolda Sumut, Minta Balon Bupati Zahir Ditangguhkan

Rabu, 04 September 2024 | 22:04

KPU Tapsel 'Harus' TMS kan Doli Pasaribu-Ahmad Bukhori

Rabu, 04 September 2024 | 21:32

PNM Kirim Produk Nasabah Bermekaran ke Pameran Tokyo Gift Show

Rabu, 04 September 2024 | 21:04

Proyek LRT Bawah Tanah Bali Senilai Rp167 Triliun Resmi Dimulai

Rabu, 04 September 2024 | 20:54

Soal Penjegalan Putusan MK, Said Didu Sebut Prabowo Nyaris jadi Boneka “Mulyono”

Rabu, 04 September 2024 | 20:52

Politikus PKB Ingatkan Independensi Hakim MA dalam Proses PK Mardani Maming

Rabu, 04 September 2024 | 20:46

Timezone Bikin Kejutan di Hari Pelanggan Nasional

Rabu, 04 September 2024 | 20:36

Adhie Massardi Ingatkan Prabowo Bahaya "Iblis Istana"

Rabu, 04 September 2024 | 20:33

Siaran Azan Magrib Diganti Running Text saat Misa Paus Fransiskus, Ini Penjelasan Kemenag

Rabu, 04 September 2024 | 20:18

Isu ‘Blok Medan’ Tak Diproses, PDI Perjuangan Tuding Zahir Korban Kriminalisasi ‘Invisible Hand’

Rabu, 04 September 2024 | 20:14

Selengkapnya