Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Telegraph

Dunia

Israel Frustrasi, Inggris Pangkas Sebagian Ekspor Senjata

RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 15:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Inggris untuk menghentikan sebagian ekspor senjata membuat Israel semakin tertekan.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy mengumumkan bahwa pihaknya telah menyetop 30 dari 350 izin ekspor senjata menuju Israel karena khawatir akan digunakan untuk membantai warga sipil Gaza. 

Keputusan tersebut diambil sehari setelah pasukan Israel menemukan enam jenazah sandera dari sebuah terowongan Rafah, Gaza yang memicu aksi protes massal di Tel Aviv.


Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu tidak terima dengan keputusan penangguhan senjata Inggris, menyebutnya sebagai tindakan yang memalukan.

"Keputusan memalukan ini tidak akan mengubah tekad Israel untuk mengalahkan Hamas, sebuah organisasi teroris genosida yang membunuh 1.200 orang dengan kejam pada 7 Oktober, termasuk 14 warga negara Inggris,” tegasnya, seperti dimuat Anadolu Ajansi pada Rabu (3/9).

Menurut Netanyahu, dengan mengurangi senjata Israel, Inggris telah membahayakan nyawa lima warganya sendiri yang kini masih dalam tawanan Hamas. 

"Hamas masih menyandera lebih dari 100 orang, termasuk lima warga negara Inggris. Alih-alih mendukung Israel, negara demokrasi yang membela diri melawan barbarisme, keputusan Inggris yang salah arah hanya akan menambah keberanian Hamas,” ujar Netanyahu.

Segera setelah Partai Buruh Inggris memenangkan pemilu pada bulan Juli, Menlu Inggris mengatakan dia akan memperbarui tinjauan penjualan senjata ke sekutunya, Israel, untuk memastikan hal tersebut mematuhi hukum internasional.

Ekspor Inggris berjumlah kurang dari 1 persen dari total senjata yang diterima Israel, dan Menteri mengatakan penangguhan tersebut tidak akan berdampak material terhadap keamanan Israel dan Inggris terus mendukung hak pertahanan diri Israel.

Israel sedang diselidiki atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan setelah invasinya di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 40.700 orang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya