Aksi unjuk rasa Mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (3/9)/RMOLJabar
Momentum pelantikan 44 anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Selasa (2/9) diwarnai aksi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa. Mereka meminta agar anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang terpilih mengutamakan kepentingan rakyat.
Mahasiswa dari PMII dan HMI melakukan aksi di jalan raya menuju Gedung DPRD. Massa PMII beraksi di pertigaan Simpang Jati Jalan RE Martadinata, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, sementara HMI melakukan unjuk rasa di Jalan Ibrahim Adji, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya.
Aksi dua kelompok mahasiswa ini diwarnai aksi saling dorong. Mereka tak puas karena tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada anggota DPRD terpilih di depan gedung wakil rakyat.
Meskipun massa berusaha melanjutkan aksi, mereka diadang oleh petugas keamanan gabungan beberapa meter dari lokasi.
Saling dorong-mendorong terjadi, namun barikade petugas keamanan yang mengawal ketat pelantikan anggota DPRD terpilih tidak dapat ditembus.
Setelah beberapa kali terjadi saling dorong, para anggota DPRD terpilih akhirnya menemui kedua kelompok mahasiswa untuk menyerap aspirasi massa yang menginginkan perubahan signifikan di Kota Tasikmalaya, seperti pemerataan pendidikan, optimalisasi anggaran, dan lain-lain.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tasikmalaya, Ujang Amin, meminta evaluasi atas rencana kegiatan lima tahun ke depan.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut agar janji-janji politik anggota DPRD ditepati dan direalisasikan.
"Kami juga menuntut agar janji politik mereka ditunaikan," ujarnya, dikutip
RMOLJabar, Selasa (3/9).
Mereka juga meminta agar ada penilaian kinerja anggota DPRD Kota Tasikmalaya dalam 100 hari kerja dan memastikan agar PR-PR tidak terbengkalai.
"Tanpa mengurangi rasa khidmat pelantikan, kami meminta agar 100 hari kerja memastikan kinerja mereka. Jangan sampai PR-PR-nya tidak tuntas," ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Sementara DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, menilai aksi ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus didengar oleh anggota dewan.
Ia juga meminta maaf karena aspirasi tidak bisa dibawa ke dalam ruangan karena ruangan masih digunakan untuk pelantikan dan terdapat banyak tamu dari luar Kota Tasikmalaya.
"Namun, kami sudah menemui mereka dan menyerap aspirasi mereka untuk direalisasikan," ucap H. Aslim.
Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Brimob Batalyon D Pelopor Polda Jabar.
