Pangkas Praktik Korupsi, Kominfo Kembangkan INA Digital

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memangkas praktik korupsi. Salah satunya lewat pengembangan Government Technology (GovTech) INA Digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan langkah itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai arti penting percepatan digitalisasi dalam segala aspek pemerintahan.

"Ini lagi mau dipercepat, percepatan pengembangan INA Digital," tegasnya usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Budi Arie menyatakan visi Presiden berfokus pada transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. INA Digital, sebagai GovTech milik Indonesia menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi ini.

“Program ini telah diresmikan oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 27 Mei 2024,” ujarnya.

Dia menekankan, digitalisasi layanan publik melalui INA Digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, tetapi juga membantu meminimalisir praktik korupsi dengan meningkatkan transparansi dalam proses pemerintahan.

"Bisa memangkas praktik-praktik korupsi karena kan transparan dengan digitalisasi," ungkapnya.

Mengenai sosialisasi INA Digital, Menkominfo mengungkapkan saat ini tengah dalam proses harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan integrasi yang optimal.

“Karena ini kan lagi rapat untuk harmonisasi berbagai kementerian dan lembaga,” tandas Budi Arie.