Berita

Wakil Presiden Ma'ruf Amin/RMOL

Politik

Pesan Wapres ke Prabowo: Kawal Keberlanjutan Ekonomi Syariah

SELASA, 03 SEPTEMBER 2024 | 12:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharap mampu mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pidatonya di acara Seminar Internasional bertemakan The Sharia Economy and Finance : Policies for the Prabowo’s Government, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Ma’ruf Amin mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif.


“Karena prinsip-prinsipnya (ekonomi dan keuangan syariah) yang mengedepankan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan dapat diterima oleh kalangan manapun,” kata Ma’ruf Amin. 

Ia mengatakan prinsip keuangan syariah itu dibuktikan dengan kinerja positif ekonomi dan keuangan syariah yang didorong oleh pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal sebesar 3,93 persen.

“Bahkan, sektor ini pun mampu menopang hampir  23 persen dari ekonomi nasional,” kata Ma'ruf Amin.

Selain itu, lanjut Ma’ruf Amin, perkembangan keuangan syariah juga ditandai dengan meningkatnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah. 

Bahkan aset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional. 

Pemerintah Prabowo-Gibran, lanjut Wapres, harus mampu memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas.   

“Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang, Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutup Wapres.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya