Berita

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus/Ist

Politik

Dailami Protes Larangan Hijab Pegawai RS: Ini Perilaku SARA

SENIN, 02 SEPTEMBER 2024 | 13:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Publik dihebohkan dengan kabar pelarangan memakai hijab pegawai RS Medistra, Jakarta Selatan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus mengecam keras jika kebijakan tersebut betul dilakukan pihak rumah sakit karena mencederai rasa keadilan dan hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan perintah agama.

"Ini adalah perilaku SARA yang tidak boleh ditolerir. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi berat jika terbukti," kata Dailami dalam keterangannya, Senin (2/9).


Dailami menjelaskan, berdasarkan pemberitaan yang beredar, salah seorang dokter bedah senior dari Universitas Indonesia, Diani Kartini sampai mengundurkan diri karena adanya dugaan SARA di RS Medistra.

"Tentu ini menjadi salah satu bukti yang bisa memperkuat kebenaran informasi. Ibu Diani sampai rela mengundurkan diri demi menjaga marwah Islam dan keteguhannya menggunakan jilbab," tegas Dailami. 

Menurut Senator dari Dapil DKI Jakarta ini, rumah sakit sudah seharusnya tidak boleh pilih-pilih pasien maupun pegawai berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Sebab, Indonesia sudah menyepakati Bhinneka Tunggal Ika.

"Adanya kebijakan rumah sakit yang bersifat SARA sangat membahayakan persatuan dan kesatuan, serta menganggu ketenangan berbangsa dan bernegara," kata Dailami.

Dailami berharp pihak rumah sakit segera memberikan klarifikasinya dan memastikan tidak ada kejadian serupa terulang di kemudian hari.

"Tidak perlu ditutup-tutupi. Terpenting, adalah kalau benar terjadi kesalahan tersebut yang harus meminta maaf dan memastikan tidak ada aturan larangan berjilbab bagi pegawai maupun pasien rumah sakit," demikian Dailami.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya