Berita

Ilustrasi./The Print

Dunia

AS Kecewa, China Tetap Tolak Laporan Pelanggaran HAM di Xinjiang

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2024 | 14:02 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Amerika Serikat kembali meminta China mengakhiri penindasan terhadap masyarakat Muslim Uighur di Xinjiang dan sejumlah kelompok etnik minoritas lain di negeri bambu. Permintaan itu disampaikan Kementerian AS hari Jumat lalu dalam peringatan dua tahun laporan PBB mengenai HAM di Xinjiang.

Laporan yang diterbitkan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) tahun 2022 itu menyimpulkan bahwa "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" telah terjadi di wilayah Xinjiang.

"Dua tahun sejak Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis penilaian tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, AS terus mendesak RRC untuk mengambil tindakan segera dan mengakhiri penindasan yang sedang berlangsung terhadap Muslim Uighur dan kelompok etnis dan agama minoritas lainnya,” tulis Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, di akun X.


AS menyatakan kecewa karena sejak laporan itu dirilis, China terus menolak temuan penilaian OHCHR dan menolak untuk melaksanakan rekomendasi Komisaris Tinggi untuk membebaskan semua orang yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang, menghentikan semua intimidasi dan pembalasan terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang dan luar negeri, serta menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, kekerasan seksual, kerja paksa, dan perawatan medis paksa.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Human Rights Watch (HRW), lembaga pemantau HAM internasional, dalam sebuah pernyataan menyesalkan pemerintah China atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dengan mengklaim bahwa pihak berwenang terus-menerus melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan Muslim Turki lainnya di Xinjiang.

Maya Wang, Direktur Asosiasi China di Human Rights Watch, menyatakan, “Penolakan terang-terangan Beijing untuk menangani kejahatan yang terdokumentasi dengan baik di Xinjiang bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi menunjukkan perlunya tindak lanjut yang kuat oleh kepala hak asasi manusia PBB dan negara-negara anggota PBB. Bertentangan dengan klaim pemerintah Tiongkok, kampanye hukumannya terhadap jutaan warga Uighur di Xinjiang terus menimbulkan rasa sakit yang luar biasa.”

Ribuan minoritas Muslim di Xinjiang terus dipenjara secara tidak sah, di mana kerabat mereka yang tinggal di dalam negeri dan di luar negeri hanya memiliki sedikit atau tidak ada kontak dengan keluarga mereka di China. Banyak yang hidup dengan ketidakpastian tentang apakah orang yang mereka cintai, terkadang puluhan keluarga dan kerabat mereka, tetap ditahan, dipenjara, atau dihilangkan secara paksa.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya