Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

PKS Kecewa PAD Jakarta Bocor Sana Sini

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2024 | 09:23 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jakarta Lima tahun ke depan punya pekerjaan rumah (PR) untuk membereskan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Anggota DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, PAD Jakarta masih bisa ditingkatkan, mengingat Jakarta akan bertransformasi menjadi Kota Bisnis berskala Global.

“Potensi pendapatan pajak kita harus dimaksimalkan. Saat ini targetnya tidak sesuai dengan potensi. Ada kebocoran sana sini, ini akan kita selesaikan,” kata Khoirudin dikutip Minggu (1/9).


Salah satu upaya untuk menekan kebocoran PAD Jakarta yakni mengevaluasi sistem penerimaan pajak, hingga membuat terobosan cara menagih pajak. 

“Sistemnya kita tinjau dan melakukan monitoring yang ketat agar bisa mengetahui dan segera menyelesaikan kebocoran pendapatan itu,” kata Khoirudin.

Selain itu, politikus PKS ini juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Aset untuk mendata dan mengelola aset milik Pemprov agar bisa menjadi pendapatan daerah.

“Fasos Fasum bertebaran di mana-mana dan belum jelas pemanfaatannya. Belum berkontribusi untuk PAD kita, kalau kita sewakan, kerjasamakan, besar sekali potensinya,” kata Khoirudin.

Khoirudin menyayangkan, masih banyak aset milik Pemprov yang terbengkalai. Bahkan banyak pua aset yang belum tercatat. 

“Aset kita saat ini ada sekitar Rp700 triliun. Banyak yang belum terkelola oleh Pemprov, kosong begitu saja. Ada juga yang dimanfaatkan orang lain tidak masuk ke kas daerah. Ini harus kita tertibkan,” tegas Khoirudin.

Informasi dari situs Bapenda.jakarta.go.id, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta dari Januari hingga Juni 2024 baru mencapai 34,89 persen atau Rp19,10 triliun dari target Rp54,75 triliun.

Rp19,10 triliun terdiri dari tiga jenis pendapatan daerah. Masing-masing yakni Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp16,83 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp209,67 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) sebesar Rp2,06 triliun.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya