Berita

Pendaftaran Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala di KPU Sumatera Utara/RMOL

Politik

Pendaftaran Edy Rahmayadi-Hasan Basri Mulus Diterima KPU Sumut

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 22:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut), Eddy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala tidak mengalami kendala apapun, sehingga berkas-berkas yang dipersyaratkan dapat diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. 

Hal itu disampaikan Anggota merangkap Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut, Raja Ahab Damanik, usai melakukan pemeriksaan berkas syarat pencalonan dan syarat calon Edy-Hasan, di Kantor KPU Sumut, Kota Medan, Rabu (28/8). 

"Kami sudah menerima dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon. Kemudian sudah dilakukan penelitian terhadap syarat yang disampaikan kepada kami," ujar Raja. 


Dia mengungkapkan, berkas pencalonan terdiri dari dokumen formulir model B1KWK yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai-partai politik pengusung. 

Sedangkan, berkas syarat calon terdiri dari dokumen ijazah terakhir bapaslon, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan kesehatan, surat tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri, hingga surat bebas utang yang merugikan negara dari pengadilan tata niaga. 

Namun yang terpenting, syarat mendaftarkan calon adalah mengenai kehadiran elite partai-partai politik pengusung yang berada di pucuk struktural di tingkat daerah. 

"Dan seluruhnya, partai pendukung ketua dan sekretaris juga hadir. Maka dalam kesempatan ini pendaftaran dari bakal pasangan calon bapak Edy Rahmayadi beserta Bapak Hasan Basri dinyatakan diterima," demikian Raja menegaskan. 

Edy merupakan petahana yang menjabat Gubernur Sumut periode 2018-2023. Di pemilihan gubernur (Pilgub) 2024, dia menggandeng Hasan yang merupakan Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Barisan Ansor Serbaguna (Banser), dan juga pernah menjabat Tenaga Ahli Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

Bapaslon ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Gelora, dan PKN. 

Edy-Hasan merupakan bapaslon kedua yang mendaftar ke KPU Sumut di hari terakhir pendaftaran ini. Sebab pada Rabu kemarin (28/8), telah mendaftar bapaslon Bobby Nasution-Surya yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasdem, dan Perindo.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya