Berita

Anies Baswedan disarankan PKS bikin partai politik sendiri/RMOL

Politik

Sarankan Anies Bikin Parpol, PKS Tak Ingin Kena Sial Politik

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 19:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini tidak ingin terkena sial politik dengan menyarankan Anies Baswedan membuat partai politik usai menggeser dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

"Kalau soal partai politik tidak ingin bersama Anies, termasuk PKS, ini karena partai politik tidak ingin terkena 'sial' politik yang terkandung dalam badan politiknya Anies," kata komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, kepada RMOL, Kamis (29/8).

Sebab, lanjut akademisi Universitas Dian Nusantara ini, baik Presiden Joko Widodo maupun Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, pernah disakiti secara politik oleh Anies.


"Maka demi masuk dalam pertemanan politik nasional, PKS lebih memilih menyingkirkan Anies dari bayang-bayang partainya," pungkas Kang Tamil.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menilai seorang calon pemimpin yang memiliki kualitas layak untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, asalkan mereka mendapatkan dukungan dari kekuatan politik yang ada, yaitu partai politik.

Taufik yang kembali dilantik sebagai Anggota DPRD Jakarta untuk periode kedua itu mencontohkan sosok yang mumpuni dan layak dicalonkan jadi cakada seperti Anies Baswedan.

"Jadi Pak Anies, kalau mau maju lagi, jadi Calon Gubernur maupun Calon Presiden, harus pakai Parpol yang ada atau bikin Parpol sendiri," ucap Taufik, kepada RMOL, Kamis (29/8).

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya