Berita

Unjuk rasa ojek online menuntut kejelasan nasib dari pemerintah di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis (29/8)/RMOL

Politik

DPR Minta Pemerintah Dengarkan dan Terima Aspirasi Ojol

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mendengarkan aspirasi ribuan ojek online (ojol) yang tengah melakukan unjuk rasa menuntut legalitas pekerjaan mereka.

"Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi dari para ojol dan kurir. Selama ini ojol dan kurir kerap luput dari perhatian, padahal peran mereka sangat krusial dalam menggerakkan ekonomi UMKM," kata anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/8).

Ojol dan kurir ini, lanjut Netty, bekerja mengantarkan orang serta paket barang, makanan, alat-alat, dan sebagainya ke alamat tujuan. Tanpa kehadirannya, proses distribusi barang dan mobilitas pekerja perkantoran tentu akan terganggu. 


Bagi politikus asal Dapil Jawa Barat VIII ini, aspirasi yang disampaikan oleh para ojol dan kurir sangat masuk akal.

“Jika tidak ada aturannya, soal tarif ini dapat memicu perang harga antarplatform, di mana mereka akan bersaing dalam memberikan harga termurah. Satu sisi, tampak menguntungkan bagi pelanggan dan perusahaan, tapi yang dirugikan adalah para kurir," terangnya.

Karena itulah, Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, para ojol ini perlu mendapatkan perlindungan yang jelas dari pemerintah. 

"Begitu juga soal ojek online yang saat ini status dan perlindungan hukum tidak jelas. Mereka disebut mitra perusahaan tapi pekerjaannya lebih berat dan lebih berisiko daripada karyawan perusahaan aplikasi tersebut,” demikian Netty.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Sinopsis Bapak Paling Jujur, Film Komedi Satir Politik Dibintangi Andovi Da Lopez

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:29

KPK Amankan Uang Rp1 Miliar saat OTT Bupati Klaten

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:26

Profil Letjen Kristomei Sianturi, Kepala BNPB yang Baru Dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:13

Danantara Guyur Rp1,79 Triliun per Tahun untuk Beasiswa Dokter Spesialis

Kamis, 15 Oktober 2026 | 20:06

Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:55

20 Orang Terjaring OTT KPK, Ada Bupati Klaten hingga ASN BPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:45

Survei Adidaya Institute: Mayoritas Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:43

Jalur Darat dan Sumur Bor Disiapkan untuk Tangani Karhutla Tanjung Puting

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:34

JXB Perkuat Promosi Pariwisata Menuju 5 Abad Jakarta

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:26

Kopdes Merah Putih Pekerjaan Besar Lintas Kementerian dan BUMN

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19:23

Selengkapnya