Berita

Unjuk rasa ojek online menuntut kejelasan nasib dari pemerintah di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis (29/8)/RMOL

Politik

DPR Minta Pemerintah Dengarkan dan Terima Aspirasi Ojol

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mendengarkan aspirasi ribuan ojek online (ojol) yang tengah melakukan unjuk rasa menuntut legalitas pekerjaan mereka.

"Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi dari para ojol dan kurir. Selama ini ojol dan kurir kerap luput dari perhatian, padahal peran mereka sangat krusial dalam menggerakkan ekonomi UMKM," kata anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/8).

Ojol dan kurir ini, lanjut Netty, bekerja mengantarkan orang serta paket barang, makanan, alat-alat, dan sebagainya ke alamat tujuan. Tanpa kehadirannya, proses distribusi barang dan mobilitas pekerja perkantoran tentu akan terganggu. 

Bagi politikus asal Dapil Jawa Barat VIII ini, aspirasi yang disampaikan oleh para ojol dan kurir sangat masuk akal.

“Jika tidak ada aturannya, soal tarif ini dapat memicu perang harga antarplatform, di mana mereka akan bersaing dalam memberikan harga termurah. Satu sisi, tampak menguntungkan bagi pelanggan dan perusahaan, tapi yang dirugikan adalah para kurir," terangnya.

Karena itulah, Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, para ojol ini perlu mendapatkan perlindungan yang jelas dari pemerintah. 

"Begitu juga soal ojek online yang saat ini status dan perlindungan hukum tidak jelas. Mereka disebut mitra perusahaan tapi pekerjaannya lebih berat dan lebih berisiko daripada karyawan perusahaan aplikasi tersebut,” demikian Netty.

Populer

Bahlil Ketum Golkar Kalah Trending Azizah Andre Rosiade Selingkuh

Rabu, 21 Agustus 2024 | 00:00

Beredar Kabar, Anies Baswedan Besok Didaftarkan 4 Parpol ke KPU

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:10

Massa Geruduk Rumah Ketua BPIP Imbas Larangan Paskibraka Perempuan Pakai Jilbab

Senin, 19 Agustus 2024 | 17:20

Hasil Munas Digugat, Bahlil Lahadalia Bisa Batal jadi Ketum Golkar

Jumat, 23 Agustus 2024 | 20:11

Polemik Lepas Hijab, PGI Nusantara Bakal Geruduk BPIP

Senin, 19 Agustus 2024 | 22:13

Senior Golkar Mulai Kecewa pada Kepengurusan Bahlil

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 19:02

Inilah Susunan Pengurus Golkar Periode 2024-2029, Tak Ada Jokowi dan Gibran

Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:58

UPDATE

Sandiaga Uno Putuskan soal Pilgub Jabar Sore Ini

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:58

Siapkan hingga 90 Juta Perangkat, Apple Pede iPhone Terbarunya akan Hit

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:56

Pilihan untuk Mardiono: Percepat Muktamar atau Mundur

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:52

Parpol Pengusung Anies Tak Punya Adab dan Etika

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:40

Komisi VI DPR RI Berharap Pemerintah Ringankan Beban Rakyat

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:39

Puadi Imbau Jajaran Bawaslu Daerah Fokus Pelototi Pendaftaran Cakada

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:36

Ini Alasan Rusia Kesulitan Usir Ukraina dari Kursk

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:31

Beredar Poster PKB Kembali Dukung Anies, Partai Buruh Acungi Jempol

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:26

Wika Beton (WTON) Kantongi Omzet Rp3,70 T dari Kontrak Baru

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:22

Partai Buruh Absen Pilkada Jakarta jika Anies Dijegal

Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:06

Selengkapnya