Berita

Unjuk rasa ojek online menuntut kejelasan nasib dari pemerintah di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis (29/8)/RMOL

Politik

DPR Minta Pemerintah Dengarkan dan Terima Aspirasi Ojol

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mendengarkan aspirasi ribuan ojek online (ojol) yang tengah melakukan unjuk rasa menuntut legalitas pekerjaan mereka.

"Pemerintah harus mendengarkan dan menerima aspirasi dari para ojol dan kurir. Selama ini ojol dan kurir kerap luput dari perhatian, padahal peran mereka sangat krusial dalam menggerakkan ekonomi UMKM," kata anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/8).

Ojol dan kurir ini, lanjut Netty, bekerja mengantarkan orang serta paket barang, makanan, alat-alat, dan sebagainya ke alamat tujuan. Tanpa kehadirannya, proses distribusi barang dan mobilitas pekerja perkantoran tentu akan terganggu. 


Bagi politikus asal Dapil Jawa Barat VIII ini, aspirasi yang disampaikan oleh para ojol dan kurir sangat masuk akal.

“Jika tidak ada aturannya, soal tarif ini dapat memicu perang harga antarplatform, di mana mereka akan bersaing dalam memberikan harga termurah. Satu sisi, tampak menguntungkan bagi pelanggan dan perusahaan, tapi yang dirugikan adalah para kurir," terangnya.

Karena itulah, Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, para ojol ini perlu mendapatkan perlindungan yang jelas dari pemerintah. 

"Begitu juga soal ojek online yang saat ini status dan perlindungan hukum tidak jelas. Mereka disebut mitra perusahaan tapi pekerjaannya lebih berat dan lebih berisiko daripada karyawan perusahaan aplikasi tersebut,” demikian Netty.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya