Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur/RMOL
Permintaan Presiden Joko Widodo agar para demonstran yang masih ditahan aparat keamanan usai unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada pekan lalu, mendapat apresiasi sejumlah pihak. Di antaranya dari para aktivis.
“Bagi saya pesan Jokowi baik,” ujar Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur di Jakarta, Rabu (28/8).
Isnur mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang mendukung penyampaian aspirasi masyarakat tanpa dikekang.
“Ya seharusnya seperti itu,” sambungnya.
Namun demikian, Isnur tetap memberikan sejumlah catatan. Di antaranya, para demonstran ini tidak hanya dibebaskan tetapi harus dipastikan tidak ada yang menjadi tersangka.
“Jokowi juga harus memerintahkan Kepolisian untuk tidak melakukan kekerasaan, arogan, kemudian melakukan represivitas yang berlebihan kepada peserta demonstrasi,” paparnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tanggapan mengenai aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah baru-baru ini. Menurut Jokowi, penyampaian aspirasi dan pendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia merupakan hal yang penting.
Jokowi menyatakan bahwa negara demokrasi harus menghargai penyampaian pendapat. Presiden juga meminta agar para demonstran yang masih ditahan aparat keamanan segera dibebaskan.
Menurut Isnur, kalau memang benar-benar menghargai hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, Jokowi harusnya memerintahkan Kapolri untuk berkoordinasi dengan Kapolda-Kapolda seluruh Indonesia agar mengedepankan pendekatan humanis kepada demonstran.
“Dan menjamin ya. Karena sekarang ada praktik di mana masyarakat yang berdemonstrasi itu dilepaskan tapi diminta membuat pernyataan untuk tidak melakukan demonstrasi,” tutup Isnur.
