Kehidupan nelayan kecil tak kunjung membaik di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.
Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna berharap ke depan adanya upaya nyata dalam mensejahterakan nelayan kecil.
“Kesejahteraan nelayan kecil merupakan simbol Indonesia Raya, artinya jika nelayan kecil sejahtera berarti tandanya negara telah berada di alur pelayaran yang benar,” kata Hendra dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (27/8).
KPPMPI mengapresiasi keputusan Presiden keempat RI KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 november 1999 membentuk Departemen Eksplorasi Laut yang sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Langkah anti mainstream Gus Dur kala itu berdampak kepada terangkatnya isu kelautan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional. Ya, langkah berani seperti ini yang kita maksud, langkah yang sesuai dengan khittah dan jati diri bangsa,” ujar Hendra.
Lanjut dia, di awal pemerintahan Jokowi, pihaknya seolah memiliki secercah harapan kala jargon Indonesia sebagai poros maritim dunia dikumandangkan.
“Kami kira ini akan menandai langkah penting kemajuan bangsa, nyatanya tidak justru terjadi anomali dimana di saat kemiskinan secara nasional turun, justru kemiskinan ekstrem di pesisir meningkat,” ungkap dia.
“Jumlah penduduk miskin ekstrem justru meningkat dari 2,1 juta jiwa menjadi 3,9 juta jiwa dalam rentang waktu dari 2011 sampai 2022. Begitupun jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir juga naik signifikan dari 7,8 juta jiwa menjadi 17,7 juta jiwa di periode yang sama,” bebernya.
Sambung Hendra, cukup memprihatinkan bila kita melihat kenyataan tersebut, menyimpulkan bahwa negara ini belum sepenuhnya berada di alur pelayaran yang benar atau sang nakhoda salah arah dalam menentukan kompas pelayaran.
“Jika pemerintah saat ini di akhir pemerintahanya memfokuskan diri untuk membangun ibukota baru, kami berharap pemerintah mendatang dapat menghadirkan paradigma baru dalam membangun nusantara ini yakni membangun Indonesia dari laut, membangun Indonesia dari pesisir,” imbuh dia.
Masih kata Hendra, saat ini laut belum diurus dengan baik sehingga belum mampu mensejahterakan bangsa. Alhasil anak muda mulai meninggalkan laut. Ini tentunya akan membahayakan masa depan bangsa dan negara.
“Perlu upaya agar anak muda mencintai laut, pertama pastikan laut kita sehat, bebas dari segala macam pencemaran dan perusakan lainnya. Kedua, permudah akses usaha di sektor kelautan perikanan, misalnya akses bahan bakar dan perlindungan sosial,” tegas Hendra
Ketiga, lanjutnya, penguasaan ruang laut, perlu pengawasan tegas dan keberpihakan nyata untuk nelayan.
Di laut acap kali nelayan kecil dihadapkan dengan perebutan dan perampasan ruang laut, misalnya digeser wilayah kerjanya karena wilayah lautnya diubah menjadi wilayah alur pelayaran kapal niaga atau transportasi.
“Pergeseran wilayah kerja nelayan terjadi di banyak tempat, teranyar di Teluk Jakarta. Nelayan Muara Angke, Kamal Muara dan Dadap terkena dampaknya. Banyak hal sebenarnya yang menjadi gambaran tentang belum baiknya kebijakan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat pesisir terutama nelayan,” bebernya lagi.
Hendra juga menyoroti soal kendala yang tengah dihadapi oleh nelayan kecil, yaitu persoalan pendangkalan sungai dan abrasi.
Kondisi ini sangat menghambat aktivitas nelayan kecil dalam beraktivitas, sehingga perlu penanganan segera dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan persoalan pendangkalan sungai dan abrasi.
“Persoalan nelayan kecil perlu mulai di urai dan di selesaikan satu per satu, agar bisa selesai. Kemudian, kami berharap ke depannya pemerintah untuk lebih sering melibatkan nelayan kecil dalam setiap pengambilan kebijakan agar ada ketersesuaian antara persoalan dengan produk kebijakan,“ tandas Hendra.
