Berita

Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil saat meninjau proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur/Ist

Politik

Gagasan RK soal Mixed Use Building dan Net Zero Lifestyle Didukung Ahli Perencanaan Kota

SELASA, 27 AGUSTUS 2024 | 07:30 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gagasan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK)mengenai net zero lifestyle dengan menghadirkan konsep mixed use building sudah menjadi tren kota-kota besar di dunia. 

Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia, harus memulai langkah untuk mengadopsi konsep tersebut. Sebab, selain menyediakan hunian untuk masyarakat, konsep itu sejalan dengan semangat mencapai net zero carbon. 

”Sekarang yang menjadi tren dunia itu kota-kota yang semakin compact dan semakin efisien. Untuk itu, setiap kota harus punya pemukiman atau perumahan yang terjangkau oleh semua strata masyarakat,” kata Ahli Perencanaan Kota Bernardus Djonoputro kepada wartawan, Senin (26/8). 


Menurut Bernardus, konsep mixed use building akan jadi solusi yang tepat bagi kota sebesar Jakarta, sebab harga lahan dan tanah yang semakin mahal. 

”Karena harga lahan semakin tinggi dan keterbatasan lahan, maka cara untuk mendapatkan perumahan adalah dengan membangun hunian vertikal,” kata Bernardus. 

Di sisi lain, Bernardus mengakui konsep mixed used building tidak bisa dilakukan di setiap tempat. Namun, dia melihat banyak lokasi di Jakarta yang bisa dimaksimalkan untuk menghadirkan mixed use building, seperti aset-aset milik Pemprov Jakarta. Salah satunya pasar, saat ini ada ratusan pasar di Jakarta. 

”Itu kan potensi ya. Pasarnya tetap, bahkan pasarnya menjadi lebih rapi, tidak lagi becek, dan fungsi ruangnya dinaikan ke atas, tergantung luas lahan, ditambah dengan mengkonsolidasi lahan di sekitarnya mungkin bisa tiga sampai empat tower,” kata Bernard. 

Bila ini terwujud, Pemprov Jakarta bisa menghadirkan hunian yang layak, murah, dan inklusif untuk masyarakat dari berbagai kelas sosial.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya