Berita

Mantan Jurubicara Presiden ke-4 Abdurahman Wahid, Adhie Massardi/RMOL

Politik

Pidato Haus Kekuasaan Jadi Peringatan Keras Prabowo ke Jokowi

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kongres PAN yang menyatakan ambisi kekuasaan berlebihan dapat membawa dampak negatif adalah peringatan keras untuk Presiden Joko Widodo.

Menurut mantan Jurubicara Presiden ke-4 Abdurahman Wahid, Adhie Massardi, pernyataan tersebut disampaikan karena hati nurani Prabowo tergerak melihat unjuk rasa masyarakat beberapa hari lalu.

"Saya mendengar sejak ada aksi kemarin itu, Prabowo mulai tersinggung sebagai tentara karena masyarakat menggugat penyimpangan konstitusi, sedangkan tentara itu kan jiwanya menjaga konstitusi," kata Adhie ditemui Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, di Nusa Dua, Bali, Senin (26/8).


Adhie menegaskan bahwa pernyataan Prabowo tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa dirinya bukan lagi boneka Jokowi. Hal inilah yang selama ini ditunggu-tunggu rakyat Indonesia.

"Prabowo kemarin jadi boneka Jokowi, dengan pernyataan itu membuktikan dia independen, menghormati konstitusi dan ingin memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, dia ingin jadi presiden seluruh rakyat Indonesia," tandas Adhie.

Dalam pidatonya pada penutupan Kongres VI PAN yang berlangsung di Kempinski, Jakarta, pada Sabtu malam (24/8), Prabowo menekankan politik tidak hanya sekadar mengatur kekuasaan, tetapi juga upaya untuk mendapatkan mandat dari rakyat guna menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan mereka.

Namun, Prabowo juga menyoroti bahaya dari nafsu kekuasaan yang tidak terkendali, terutama jika kekuasaan itu dikejar tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan malah diatur oleh kekuatan lain yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur oleh kekuatan-kekuatan lain, nah ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa,” tandasnya.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya