Prabowo Harus Pilih Kabinet Tak Rakus Kekuasaan

Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membangun demokrasi yang sehat di Indonesia dengan menyinggung soal haus kekuasaan dalam Kongres PAN.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, lewat pernyataannya tersebut Prabowo memberikan peringatan kepada para pejabat agar tidak tamak kekuasaan.

"Ini artinya, Prabowo sejak awal sudah menyampaikan peringatan dini bahwa ia tak menyukai pihak-pihak yang rakus kekuasaan," ucap Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (26/8).

Jamiluddin mengatakan, harapan Prabowo itu tentu layak diapresiasi. Pasalnya, pernyataan Prabowo memiliki makna mendalam dan berusaha agar demokrasi terbangun dengan baik.

"Sebab Prabowo tampaknya ingin membangun demokrasi, terutama dalam memperopeh dan mempertahankan kekuasaan haruslah bersandarkan pada prinsip-prinsip demokrasi," kata Jamiluddin.

Ia menambahkan, Prabowo perlu merekrut orang-orang yang tidak rakus akan kekuasaan dalam struktur kabinetnya di pemerintahan yang akan datang.

"Untuk itu, Prabowo perlu memilih kabinetnya yang tak rakus kekuasaan. Dengan cara ini, Prabowo sudah tidak memberi ruang kepada sosok rakus kekuasaan untuk menjadi menteri," demikian Jamiluddin.

Dalam pidatonya pada penutupan Kongres VI PAN yang berlangsung di Kempinski, Jakarta, pada Sabtu malam (24/8), Prabowo menekankan politik tidak hanya sekadar mengatur kekuasaan, tetapi juga upaya untuk mendapatkan mandat dari rakyat guna menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan mereka.

Namun, Prabowo juga menyoroti bahaya dari nafsu kekuasaan yang tidak terkendali, terutama jika kekuasaan itu dikejar tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan malah diatur oleh kekuatan lain yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan, dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur oleh kekuatan-kekuatan lain, nah ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa,” tandas Prabowo.