Berita

CEO Telegram, Pavel Durov/cointelegraph

Dunia

Prancis Tolak Intervensi Rusia Soal Penangkapan CEO Telegram

MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 16:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kabar penangkapan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov menjadi sorotan Internasional.

Durov yang lahir di Rusia dan memperoleh kewarganegaraan Prancis ditangkap saat baru tiba di bandara Paris Le Bourget dari Azerbaijan hari Sabtu (24/8).

Nama Durov masuk dalam daftar penangkapan kepolisian Prancis karena aplikasi perpesan miliknya yakni Telegram terkait dengan sejumlah pelanggaran.


Mendengar kabar penangkapan tersebut, pemerintah Rusia langsung melakukan komunikasi dengan pihak Prancis untuk mengetahui detail penangkapan dan memberikan akses konsuler untuk Durov.

Sayangnya, pihak Prancis menolak berkoordinasi dengan Rusia terkait penangkapan Durov.

"Hingga saat ini, pihak Prancis menolak untuk bekerja sama dalam masalah ini," ungkap Kedutaan Besar Rusia di Paris, seperti dimuat Ria Novosti pada Minggu (25/8).

Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengonfirmasi bahwa Durov tidak menghubungi kedutaan Rusia di Prancis terkait penahanannya.

Namun, kedutaan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang terjadi di sekitarnya.
 
"Menanggapi laporan tentang penangkapan Pavel Durov, kedutaan Rusia di Prancis segera memulai prosedur yang diperlukan untuk mengklasifikasi status warga negara Rusia, meskipun tidak ada permintaan resmi yang diajukan oleh perwakilan Durov," ungkap Kemlu Rusia.

Pihak berwenang Prancis menangkap Durov atas dugaan pelanggaran termasuk penipuan, perdagangan narkoba, perundungan siber, kejahatan terorganisasi, dan promosi terorisme yang dilaporkan OFMIN Prancis, sebuah badan yang bertugas mencegah kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Pengadilan Prancis menuduh Durov gagal mencegah Telegram digunakan dalam pelanggaran tersebut dan ia berpotensi dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun di Prancis.

Setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram menjadi sumber utama konten yang tidak difilter, terkadang vulgar, dan menyesatkan dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik tersebut.

Aplikasi perpesanan tersebut merupakan salah satu jaringan daring terpenting di Rusia. Aplikasi ini digunakan oleh banyak otoritas dan politisi untuk berkomunikasi.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya