Berita

CEO Telegram, Pavel Durov/cointelegraph

Dunia

Prancis Tolak Intervensi Rusia Soal Penangkapan CEO Telegram

MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 16:57 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kabar penangkapan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov menjadi sorotan Internasional.

Durov yang lahir di Rusia dan memperoleh kewarganegaraan Prancis ditangkap saat baru tiba di bandara Paris Le Bourget dari Azerbaijan hari Sabtu (24/8).

Nama Durov masuk dalam daftar penangkapan kepolisian Prancis karena aplikasi perpesan miliknya yakni Telegram terkait dengan sejumlah pelanggaran.


Mendengar kabar penangkapan tersebut, pemerintah Rusia langsung melakukan komunikasi dengan pihak Prancis untuk mengetahui detail penangkapan dan memberikan akses konsuler untuk Durov.

Sayangnya, pihak Prancis menolak berkoordinasi dengan Rusia terkait penangkapan Durov.

"Hingga saat ini, pihak Prancis menolak untuk bekerja sama dalam masalah ini," ungkap Kedutaan Besar Rusia di Paris, seperti dimuat Ria Novosti pada Minggu (25/8).

Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengonfirmasi bahwa Durov tidak menghubungi kedutaan Rusia di Prancis terkait penahanannya.

Namun, kedutaan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang terjadi di sekitarnya.
 
"Menanggapi laporan tentang penangkapan Pavel Durov, kedutaan Rusia di Prancis segera memulai prosedur yang diperlukan untuk mengklasifikasi status warga negara Rusia, meskipun tidak ada permintaan resmi yang diajukan oleh perwakilan Durov," ungkap Kemlu Rusia.

Pihak berwenang Prancis menangkap Durov atas dugaan pelanggaran termasuk penipuan, perdagangan narkoba, perundungan siber, kejahatan terorganisasi, dan promosi terorisme yang dilaporkan OFMIN Prancis, sebuah badan yang bertugas mencegah kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Pengadilan Prancis menuduh Durov gagal mencegah Telegram digunakan dalam pelanggaran tersebut dan ia berpotensi dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun di Prancis.

Setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram menjadi sumber utama konten yang tidak difilter, terkadang vulgar, dan menyesatkan dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik tersebut.

Aplikasi perpesanan tersebut merupakan salah satu jaringan daring terpenting di Rusia. Aplikasi ini digunakan oleh banyak otoritas dan politisi untuk berkomunikasi.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya