Berita

Microsoft/Foto: businessinsider

Tekno

Bulan Depan Microsoft Gelar KTT Bahas Dampak Gangguan CrowdStrike

SABTU, 24 AGUSTUS 2024 | 11:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Raksasa teknologi Microsoft mengumumkan rencana pertemuan puncak untuk membahas langkah-langkah peningkatan sistem keamanan siber, menyusul gangguan teknologi global bulan lalu akibat pembaruan yang salah dari CrowdStrike. 

Dikutip dari Reuters, Sabtu (24/8), acara tersebut akan diadakan pada tanggal 10 September di kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington. Tertulis di blog perusahaan bahwa mereka akan mengundang perwakilan pemerintah ke pertemuan tersebut.

"Gangguan CrowdStrike pada bulan Juli memberikan pelajaran penting untuk kita terapkan sebagai sebuah ekosistem," kata Microsoft pada pengumuman Jumat (23/8) Waktu setempat.


Konferensi mendatang menandai langkah besar pertama Microsoft untuk mengatasi masalah yang memengaruhi hampir 8,5 juta perangkat Windows pada 19 Juli lalu, yang mengganggu operasi di berbagai industri mulai dari maskapai penerbangan besar hingga perbankan dan perawatan kesehatan.

Pemadaman tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak organisasi tidak siap untuk menerapkan rencana darurat ketika satu titik kegagalan seperti sistem TI, atau perangkat lunak di dalamnya mengalami gangguan.

Para analis mengatakan pemadaman tersebut telah memperlihatkan risiko ketergantungan pada satu vendor yang menyediakan solusi keamanan terpadu.

"Kami berharap dapat menyampaikan perspektif kami dalam diskusi dengan Microsoft dan pemangku kepentingan industri serta pemerintah mengenai perlunya ekosistem yang lebih tangguh," kata juru bicara CrowdStrike saat dihubungi untuk dimintai komentar.

CrowdStrike, yang telah kehilangan sekitar 9 miliar dolar AS dari nilai pasarnya sejak pemadaman tersebut, telah dituntut oleh para pemegang saham, yang mengatakan bahwa perusahaan keamanan siber tersebut menipu mereka dengan menyembunyikan bagaimana pengujian perangkat lunaknya yang tidak memadai dapat menyebabkan gangguan global.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya