Tangkapan layar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengumumkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kedua yang akan diusung oleh partainya.
Dalam pengumuman tersebut, Hasto menyampaikan bahwa proses kaderisasi yang telah berjalan secara sistemik di internal partai telah membuahkan hasil yang signifikan.
"Proses kaderisasi yang telah berjalan secara sistemik membuahkan hasil dengan semakin banyaknya kader PDI Perjuangan yang menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," kata Hasto di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Hasto melanjutkan, PDIP telah mengumumkan bakal calon untuk 474 daerah, mencakup 558 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari total tersebut, 45,3 persen di antaranya merupakan kader banteng.
Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari keseluruhan calon kepala daerah yang diusung berasal dari partai berlambang banteng tersebut.
Selain itu, PDIP juga menjalin kerjasama dengan sejumlah partai politik lain dalam pengusungan calon-calon ini. Partai Golkar menyumbang 8,8 persen dari total calon, Gerindra 5,7 persen, Hanura 5 persen, PKB 4,8 persen.
Selanjutnya Demokrat 4,2 persen, Nasdem 3,4 persen, PPP 3,2 persen, PAN 3,2 persen, Perindo 1,4 persen, PKS 1,4 persen, Gelora 0,35 persen, PSI 0,32 persen, PBB 0,32 persen, PKN 0,32 persen, PNA 0,12 persen, dan Partai Aceh 0,12 persen.
"Serta non parpol dalam pengertian dalam jajaran pensiunan aparatur sipil negara TNI polri sebanyak 12,38 persen," ungkap Hasto.
Pada pengumuman hari ini, terdapat 169 daerah yang diumumkan, terdiri dari 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. Di antara provinsi yang diumumkan, PDIP mengusung 4 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur.
Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, terdapat 87 calon kepala daerah dan 39 calon wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP.
Dengan pengumuman ini, PDIP menunjukkan komitmennya dalam proses kaderisasi dan penguatan basis politik di daerah, serta kemitraan dengan berbagai partai politik lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
