Berita

Perdana Menteri Prancis yang baru Gabriel Attal/

Dunia

PM Prancis Sumbangkan 100.000 Dosis Vaksin Mpox ke Negara Terinfeksi

RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 10:30 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Prihatin dengan lonjakan kasus cacar monyet atau monkey pox (mpox) di sejumlah negara, Perdana Menteri Prancis yang baru Gabriel Attal menyumbangkan 100.000 dosis vaksin untuk virus tersebut pada Rabu (21/8).

Dalam sebuah pernyataan, Attal menyebut Prancis akan menyumbangkan vaksin tersebut melalui Uni Eropa.

"Prancis akan menyumbangkan 100.000 dosis vaksin mpox ke negara-negara yang terkena dampak darurat, sembari mempersiapkan pusat vaksinasi di dalam negeri," ungkap Attal, seperti dimuat AFP.


Dikatakan PM Attal, selain membantu mengatasi penyebaran virus global, Prancis juga melakukan antisipasi dengan mendirikan sekitar 232 lokasi vaksinasi jika terjadi wabah.

“Kami bertujuan untuk siap menghadapi semua skenario dan semua risiko,” ujarnya.

Belum ada kasus mpox yang dilaporkan di Prancis. Badan Kesehatan Masyarakat Swedia pekan lalu mengumumkan bahwa mereka telah mendaftarkan kasus mpox varian Clade 1b yang lebih berbahaya.

Meskipun ini merupakan kasus pertama di Eropa, pasien tersebut tertular saat berkunjung ke negara Afrika yang terkena dampak.

Virus ini telah menyebar ke seluruh Kongo, menewaskan lebih dari 570 orang sepanjang tahun ini. Wabah juga dilaporkan di Burundi, Kenya, Rwanda dan Uganda sejak bulan Juli.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan lonjakan kasus mpox di Afrika sebagai darurat kesehatan internasional dan Amerika Serikat menyatakan akan menyumbangkan 50.000 dosis vaksin mpox ke Republik Demokratik Kongo.

Badan kesehatan PBB telah menyerukan peningkatan besar dalam produksi vaksin dan mengatakan bahwa kampanye vaksinasi harus menjadi prioritas utama bagi negara-negara yang terkena dampak.

Pekan lalu, badan kesehatan Uni Afrika mengatakan sekitar 200.000 vaksin akan disebarkan di seluruh Afrika, berkat perjanjian dengan UE dan perusahaan obat Denmark, Bavarian Nordic, yang vaksinnya disetujui pada tahun 2019.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya