Pejabat Merangkap Ketum Partai Rawan Ancaman

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar seharusnya menjadi momen evaluasi struktur partai ke depan. Khususnya terkait pejabat publik yang merangkap sebagai pengurus partai.

Menurut Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA, partai politik berperan penting sebagai laboratorium untuk mencetak pemimpin nasional dan daerah. 

"Sehingga wajar jika pejabat publik berasal dari parpol," kata Anas kepada RMOL, Selasa (20/8).

Namun, Anas mengakui, pejabat publik yang juga menjabat sebagai ketua umum partai politik memang rentan terhadap jebakan, ancaman, dan kepentingan tertentu. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal ini kembali kepada partai politik untuk memilih ketua umum yang bersih dan memiliki jiwa kemandirian yang kuat.

Lebih lanjut, Anas menyoroti bahwa patron tokoh partai politik masih memiliki daya tarik kuat bagi publik. Di Indonesia, ketua umum partai politik kerap menjadi kunci kemenangan partai saat pemilu digelar. 

"Oleh karena itu, efek ekor jas (coattail effect) dari seorang ketua umum masih sangat dibutuhkan oleh partai," tandasnya.

Munas Golkar diselenggarakan setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari kursi ketua umum. Pengunduran diri Airlangga ini memunculkan banyak spekulasi soal tekanan pihak luar.