Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS)/Ist
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali menyuarakan potensi bencana alam berupa gempa berkekuatan besar akan terjadi di Indonesia.
Kejadian gempa besar ini ramai dibicarakan dengan istilah gempa megathrust.
Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah pusat dan daerah segera menindaklanjuti peringatan BMKG dengan memaksimalkan sistem peringatan dini (
early warning system).
“Kan ada
early warning system, sebagai sistem peringatan dini dari bencana yang terjadi. Itu, harus dimaksimalkan. Faktanya, di kota-kota besar di Indonesia sebagian besar tidak memiliki
early warning system dan titik kumpul evakuasi misalnya di Surabaya, kota saya sendiri, itu tidak ada sirine sebagai informasi adanya bencana,” ujar BHS kepada
RMOL, Senin (19/8).
“Seharusnya, di semua sudut kota itu ada sirine itu, jadi saat ada bencana, itu dibunyikan, sehingga masyarakat yang sedang tidur pun bisa terbangun. Begitu pula operator
seismograph harus
standby terus,” tambahnya.
Dia berharap ada perubahan
mindset dari pemerintah, dari penanggulangan dan penanganan bencana menjadi antisipasi atau pencegahan dampak bencana.
“BMKG kan sudah kerap kali menyampaikan adanya potensi megathrust ini. Walaupun memang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya, seharusnya pemerintah daerah dan pusat melakukan langkah mitigasi bencana sebagai antisipasi atas dampak daripada megathrust itu,” tegasnya.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan pertemuan dari tiga lempeng dunia, yaitu indo-australia, pasifik, dan eurasia.
Anggota DPR terpilih periode 2024-2029 itu mencontohkan Jepang. Negeri Sakura ini dianggap sangat tanggap terhadap bencana yang akan terjadi.
Indonesia yang memiliki posisi geografis di antara lempengan mediterania dan pasifik, seharusnya membuat pemerintah bisa merespons cepat hasil kajian yang dilakukan oleh BMKG.
“BMKG kan sudah menginformasikan, selanjutnya bagaimana? Ya pemerintah sebagai penanggung jawab, pengelola negara mempersiapkan semua sektor yang terkait dengan penanggulangan bencana,” tegasnya.
Sebagai contoh, Basarnas itu harus siap SDM-nya, juga infrastruktur kelengkapannya untuk ditempatkan di posisi-posisi kota-kota yang rawan gempa.
Demikian BNPB juga harus mempersiapkan semua SDM dan peralatannya serta perbekalannya di wilayah Indonesia yang rawan gempa, misalnya Selatan Jawa, Pesisir Barat Sumatera dan Pesisir Barat Sulawesi.
“Jangan sampai mereka tidak siap dengan alasan anggaran dikurangi Kemenkeu yang tidak paham penyelamatan nyawa dan barang publik,” tandasnya.
