Berita

Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution/Net

Politik

Pimpinan KPK Tunggu Laporan JPU untuk Putuskan Pemanggilan Menantu dan Anak Presiden Jokowi

SENIN, 19 AGUSTUS 2024 | 08:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih menunggu laporan perkembangan penuntutan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memutuskan perlu tidaknya memanggil menantu dan anak Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu terkait "Blok Medan".

Hal itu disampaikan Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, merespon dirinya bertemu dengan beberapa mantan pimpinan dan mantan pegawai KPK, serta pegiat antikorupsi beberapa waktu lalu.

"Mereka datang bertemu dan beraudiensi dengan kami. Poin pertama ya itu, menyebut soal apa yang disebut belakangan ini, Blok Medan gitu," kata Nawawi seperti dikutip RMOL, Senin (19/8).


Nawawi menjelaskan, apa pun yang muncul dalam persidangan, pimpinan memberikan kesempatan kepada JPU untuk membuat laporan perkembangan persidangan untuk diajukan ke forum ekspose pimpinan.

"Dari forum itulah kemudian kita memutuskan, apakah ini cukup punya alasan untuk kita memanggil  atau seperti apa, biasanya seperti itu," pungkas Nawawi.

Sebelumnya, beberapa mantan pejabat dan pegawai KPK hingga pegiat antikorupsi menemui Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Mereka adalah, penasihat KPK periode 2005-2013, Abdullah Hehamahua; mantan pimpinan KPK, Busryo Muqoddas, Saut Situmorang, dan Bambang Widjojanto; serta mantan pegawai KPK Praswad Nugraha dan lainnya.

Mereka membahas beberapa isu di hadapan Nawawi. Salah satunya menyoroti soal Blok Medan yang menyeret nama Bobby Nasution selaku Walikota Medan, dan Kahiyang Ayu yang merupakan istrinya Bobby.

"Dulu KPK menangkap besan Presiden SBY. Jadi kalau besan SBY saja yang presiden ditangkap oleh KPK, apalagi cuma mantu dari presiden. Oleh karena itu, maka Blok Medan itu harus diseriusi oleh pimpinan KPK," kata Abdullah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore (14/8).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya