Berita

Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono/Istimewa

Politik

Pilkada Jabar 2024

Tak Ingin ada Kotak Kosong, Ketua PDIP Jabar Ingin Head to Head dengan Jagoan KIM

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 04:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

DPD PDIP Jawa Barat saat ini tengah menyusun strategi untuk melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengakui, pihaknya ingin head to head dengan KIM dalam perebutan kursi kepemimpinan di Jabar. Ia ingin Jabar menjadi contoh dalam penyelenggaraan proses demokrasi.

“Kami sudah diperintahkan DPP PDIP harus tetap berlayar di Jawa Barat, menyajikan demokrasi yang sesungguhnya untuk rakyat, jangan ada kotak kosong di Jawa Barat," ujar Ono, diwartakan RMOLJabar, Sabtu (17/8).


Lanjut Ono, PDIP akan menggandeng PKB, PKS, PPP, dan Nasdem untuk membentuk kekuatan baru di Pilgub Jabar guna melawan pasangan calon yang akan diusung KIM.

"Sehingga kami akan terus berkomunikasi dengan PKB, kita sepakat dan akan komunikasi lagi dengan PKS, Nasdem, PPP untuk merumuskan. Kita menginginkan koalisi besar untuk melawan KIM di Jabar," tegasnya.

Ono menginginkan, Pilgub Jabar menyajikan pertarungan head to head antara pasangan dari KIM yang mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur, melawan pasangan dari PDIP dan empat partai lain.

"Saya berharap head to head karena mereka (KIM) didukung oleh infrastruktur yang sangat besar, sehingga harus dilawan dengan koalisi partai yang besar juga. Jadi PDIP, PKB, PKS, Nasdem, PPP kalau dihitung cukup, bisa melawan mereka," papar Ono.

Ono menyebut peluang terbentuknya koalisi baru sangat lebar. Meski PDIP dan PKB sudah mendeklarasikan diri mengusung Ono Surono dan Acep Adang Ruhiyat, namun potensi dua nama tersebut masih mungkin berubah.

"PDIP, PKS, PPP sudah punya ikatan, dan dengan PKB sudah sepakat bersama-sama, dengan Nasdem juga komunikasi. Maka dari sini nanti kita tindaklanjuti untuk bertemu seluruh ketua partai yang lima itu, itu harus dilakukan," ungkapnya.

"Pada akhirnya, PDIP realistis, termasuk saya sendiri harus realistis. Kalau dari lima partai ini kita sepakat untuk mengusung, maka punya calon  yang terbaik untuk melawan kalau jadi Pak Dedi Mulyadi," lanjutnya.

Ono juga mengatakan, PDIP dan PKB yang mengusung dirinya dengan Acep Adang Ruhiyat baru disepakati di tingkat provinsi. Menurutnya, keputusan siapa yang maju dan mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon ada di tangan DPP partai.

Apalagi, kini PDIP akan menggandeng empat partai lainnya untuk sama-sama melawan KIM. Karena itu, Ono menyebut masih ada kemungkinan pasangan Ono-Acep Adang berubah.

"Nanti kita lihat, Ono-Acep itu baru disepakati di level provinsi. Yang memutuskan siapa, ya DPP partai. Sama seperti kami dan PKS sudah sepakat di provinsi, sehingga masih sangat cair dan keputusannya di DPP partai," tutup Ono.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya