Berita

Ilustrasi

Dunia

Pengetatan Digital, Pakistan Kehilangan Ratusan Juta Dolar AS

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 22:40 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pakistan berpotensi kehilangan hingga 300 juta dolar AS karena gangguan internet. Pelambatan internet terjadi di tengah upaya pemerintah mengendalikan konten media sosial.

Peneliti dari Asosiasi Rumah Perangkat Lunak Pakistan, Ali Ihsan, menyoroti penerapan firewall yang ceroboh dan gegabah untuk mencegah informasi yang tidak diinginkan pemerintah.

"Kami melihat penerapan firewall nasional yang ceroboh dan gegabah yang mengancam akan mencekik industri TI sebelum matang," kata Ali Ihsan. 


“Internet, keandalannya, kualitasnya, dan throughput-nya adalah kepentingan nasional. Siapa pun yang menentangnya harus meninjau kembali keputusan mereka,” tambahnya.

Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengeluh kehilangan pekerjaan lepas karena internet adalah sumber utama mereka.

Platform X tetap diblokir di negara berpenduduk hampir 250 juta jiwa itu sejak 18 Februari.

"Gangguan-gangguan ini bukan sekadar ketidaknyamanan; tetapi, serangan langsung, nyata, dan agresif terhadap kelangsungan hidup industri – menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar yang diperkirakan mencapai 300 juta dolar AS, yang selanjutnya dapat meningkat secara eksponensial," kata Ihsan meminta pemerintah meninjau kembali keputusan itu.

Pemerintah telah membantah memasang firewall.

"Saya membuat logo dan menjualnya ke berbagai perusahaan dan orang di seluruh dunia tetapi saya tidak dapat bekerja selama seminggu terakhir karena internet tidak berfungsi di daerah kami," kata pekerja lepas yang berbasis di Islamabad, Muhammad Amin, kepada Anadolu.

Amin mengatakan tindakan pemerintah telah menimbulkan masalah bagi semua pekerja lepas.

"Saya memperoleh penghasilan sekitar 700 hingga 1.000 dolar AS, tetapi bulan ini, saya rasa tidak akan dapat memperoleh penghasilan lagi dalam situasi ini," katanya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya