Berita

Ilustrasi

Dunia

Pengetatan Digital, Pakistan Kehilangan Ratusan Juta Dolar AS

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 22:40 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pakistan berpotensi kehilangan hingga 300 juta dolar AS karena gangguan internet. Pelambatan internet terjadi di tengah upaya pemerintah mengendalikan konten media sosial.

Peneliti dari Asosiasi Rumah Perangkat Lunak Pakistan, Ali Ihsan, menyoroti penerapan firewall yang ceroboh dan gegabah untuk mencegah informasi yang tidak diinginkan pemerintah.

"Kami melihat penerapan firewall nasional yang ceroboh dan gegabah yang mengancam akan mencekik industri TI sebelum matang," kata Ali Ihsan. 


“Internet, keandalannya, kualitasnya, dan throughput-nya adalah kepentingan nasional. Siapa pun yang menentangnya harus meninjau kembali keputusan mereka,” tambahnya.

Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengeluh kehilangan pekerjaan lepas karena internet adalah sumber utama mereka.

Platform X tetap diblokir di negara berpenduduk hampir 250 juta jiwa itu sejak 18 Februari.

"Gangguan-gangguan ini bukan sekadar ketidaknyamanan; tetapi, serangan langsung, nyata, dan agresif terhadap kelangsungan hidup industri – menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar yang diperkirakan mencapai 300 juta dolar AS, yang selanjutnya dapat meningkat secara eksponensial," kata Ihsan meminta pemerintah meninjau kembali keputusan itu.

Pemerintah telah membantah memasang firewall.

"Saya membuat logo dan menjualnya ke berbagai perusahaan dan orang di seluruh dunia tetapi saya tidak dapat bekerja selama seminggu terakhir karena internet tidak berfungsi di daerah kami," kata pekerja lepas yang berbasis di Islamabad, Muhammad Amin, kepada Anadolu.

Amin mengatakan tindakan pemerintah telah menimbulkan masalah bagi semua pekerja lepas.

"Saya memperoleh penghasilan sekitar 700 hingga 1.000 dolar AS, tetapi bulan ini, saya rasa tidak akan dapat memperoleh penghasilan lagi dalam situasi ini," katanya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya