Berita

Ilustrasi

Global

Pengetatan Digital, Pakistan Kehilangan Ratusan Juta Dolar AS

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 22:40 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pakistan berpotensi kehilangan hingga 300 juta dolar AS karena gangguan internet. Pelambatan internet terjadi di tengah upaya pemerintah mengendalikan konten media sosial.

Peneliti dari Asosiasi Rumah Perangkat Lunak Pakistan, Ali Ihsan, menyoroti penerapan firewall yang ceroboh dan gegabah untuk mencegah informasi yang tidak diinginkan pemerintah.

"Kami melihat penerapan firewall nasional yang ceroboh dan gegabah yang mengancam akan mencekik industri TI sebelum matang," kata Ali Ihsan. 


“Internet, keandalannya, kualitasnya, dan throughput-nya adalah kepentingan nasional. Siapa pun yang menentangnya harus meninjau kembali keputusan mereka,” tambahnya.

Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengeluh kehilangan pekerjaan lepas karena internet adalah sumber utama mereka.

Platform X tetap diblokir di negara berpenduduk hampir 250 juta jiwa itu sejak 18 Februari.

"Gangguan-gangguan ini bukan sekadar ketidaknyamanan; tetapi, serangan langsung, nyata, dan agresif terhadap kelangsungan hidup industri – menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar yang diperkirakan mencapai 300 juta dolar AS, yang selanjutnya dapat meningkat secara eksponensial," kata Ihsan meminta pemerintah meninjau kembali keputusan itu.

Pemerintah telah membantah memasang firewall.

"Saya membuat logo dan menjualnya ke berbagai perusahaan dan orang di seluruh dunia tetapi saya tidak dapat bekerja selama seminggu terakhir karena internet tidak berfungsi di daerah kami," kata pekerja lepas yang berbasis di Islamabad, Muhammad Amin, kepada Anadolu.

Amin mengatakan tindakan pemerintah telah menimbulkan masalah bagi semua pekerja lepas.

"Saya memperoleh penghasilan sekitar 700 hingga 1.000 dolar AS, tetapi bulan ini, saya rasa tidak akan dapat memperoleh penghasilan lagi dalam situasi ini," katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya