Berita

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

KTP Kader Dicatut, PDIP Duga Ada Manuver Kandidat "Boneka" di Jakarta

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 22:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik kader PDIP untuk mendukung calon independen pada Pilkada Jakarta 2024 disayangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, Saudara Rio (Dwi Rio Sambodo) itu, KTP-nya dicatut," ungkap Hasto kepada wartawan di Pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu  (17/8).

Ditegaskan Hasto, Dwi Rio yang notabene kader PDIP taat dengan arahan partai. Sehingga, tidak mungkin memberikan KTP mendukung paslon independen.


"Sebagai anggota partai, tidak mungkin untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.

Dengan adanya pencatutan tersebut, Hasto menyebut bahwa demokrasi di Tanah Air menunjukkan sedang tidak baik-baik saja.

"Menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat. Praktik-praktik demokrasi yang membelenggu kedaulatan rakyat itu," ujarnya.

Atas dasar itu, Hasto menduga pencatutan KTP tersebut sebagai upaya menciptakan kandidat boneka untuk bertanding melawan paslon yang diusung partai di Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi, kami juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka," katanya.

Namun demikian, Politikus asal Yogyakarta itu tetap menyerahkan ke masing-masing individu ketika ingin membawa kasus pencatutan KTP ke kepolisian.

"Ini, kan, yang dicatut orang perorang bukan PDI Perjuangan. Ya, jadi orang perorang," tandasnya.

Sebelumnya, dua anak dan seorang adik eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menjadi korban aksi pencatutan demi kepentingan pilkada.

"KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata dia dalam X akun @aniesbaswedan dikutip Jumat (16/8).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya