Berita

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

KTP Kader Dicatut, PDIP Duga Ada Manuver Kandidat "Boneka" di Jakarta

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 22:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik kader PDIP untuk mendukung calon independen pada Pilkada Jakarta 2024 disayangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, Saudara Rio (Dwi Rio Sambodo) itu, KTP-nya dicatut," ungkap Hasto kepada wartawan di Pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu  (17/8).

Ditegaskan Hasto, Dwi Rio yang notabene kader PDIP taat dengan arahan partai. Sehingga, tidak mungkin memberikan KTP mendukung paslon independen.


"Sebagai anggota partai, tidak mungkin untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.

Dengan adanya pencatutan tersebut, Hasto menyebut bahwa demokrasi di Tanah Air menunjukkan sedang tidak baik-baik saja.

"Menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat. Praktik-praktik demokrasi yang membelenggu kedaulatan rakyat itu," ujarnya.

Atas dasar itu, Hasto menduga pencatutan KTP tersebut sebagai upaya menciptakan kandidat boneka untuk bertanding melawan paslon yang diusung partai di Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi, kami juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka," katanya.

Namun demikian, Politikus asal Yogyakarta itu tetap menyerahkan ke masing-masing individu ketika ingin membawa kasus pencatutan KTP ke kepolisian.

"Ini, kan, yang dicatut orang perorang bukan PDI Perjuangan. Ya, jadi orang perorang," tandasnya.

Sebelumnya, dua anak dan seorang adik eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menjadi korban aksi pencatutan demi kepentingan pilkada.

"KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata dia dalam X akun @aniesbaswedan dikutip Jumat (16/8).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya