Berita

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

KTP Kader Dicatut, PDIP Duga Ada Manuver Kandidat "Boneka" di Jakarta

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 22:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik kader PDIP untuk mendukung calon independen pada Pilkada Jakarta 2024 disayangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, Saudara Rio (Dwi Rio Sambodo) itu, KTP-nya dicatut," ungkap Hasto kepada wartawan di Pelataran Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu  (17/8).

Ditegaskan Hasto, Dwi Rio yang notabene kader PDIP taat dengan arahan partai. Sehingga, tidak mungkin memberikan KTP mendukung paslon independen.


"Sebagai anggota partai, tidak mungkin untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.

Dengan adanya pencatutan tersebut, Hasto menyebut bahwa demokrasi di Tanah Air menunjukkan sedang tidak baik-baik saja.

"Menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat. Praktik-praktik demokrasi yang membelenggu kedaulatan rakyat itu," ujarnya.

Atas dasar itu, Hasto menduga pencatutan KTP tersebut sebagai upaya menciptakan kandidat boneka untuk bertanding melawan paslon yang diusung partai di Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi, kami juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTP-nya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka," katanya.

Namun demikian, Politikus asal Yogyakarta itu tetap menyerahkan ke masing-masing individu ketika ingin membawa kasus pencatutan KTP ke kepolisian.

"Ini, kan, yang dicatut orang perorang bukan PDI Perjuangan. Ya, jadi orang perorang," tandasnya.

Sebelumnya, dua anak dan seorang adik eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menjadi korban aksi pencatutan demi kepentingan pilkada.

"KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata dia dalam X akun @aniesbaswedan dikutip Jumat (16/8).

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya