Berita

Tangkap layar mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herbert Nababan dalam podcast Novel Baswedan/RMOL

Hukum

Mantan Penyidik Senior Kritik Pemilihan Pimpinan KPK Terburu-buru

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 03:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herbert Nababan mengkritik Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang bertugas seperti terburu-buru.

Hal itu dikatakan Herbert dalam podcast Novel Baswedan yang dikutip redaksi pada Sabtu (17/8).

"Saya melihatnya seperti ada yang diburu-buru dalam proses penyeleksian Capim dan Dewas KPK. Sekarang aja tinggal 40 orang," kata Herbert.

Herbert mempersoalkan kenapa seleksi Capim dan Dewas KPK harus terburu-buru, sementara periode masa kepemimpinan KPK berakhir Desember 2024. 

"Kalau hari ini sudah 40 (peserta), kita duga dua minggu kemudian bisa selesai semua," kata Herbert.

Padahal komisioner dan Dewas KPK yang terpilih itu masih beberapa bulan lagi baru bertugas.

"Yang jadi pertanyaan kita, seberapa selektif Pansel memilih calon-calon punggawa KPK," tanya Herbert.

Herbert juga mengingatkan bahwa pimpinan KPK jangan cuma paham masalah hukum, tapi ada unsur-unsur kompetensi yang harus dipenuhi. 

"Terpenting adalah integritas. Karena sebelumnya pimpinan KPK selalu bermasalah dengan integritas," kata Herbert.


Diketahui, Pansel Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 40 orang lolos seleksi tertulis sebagai Capim KPK periode 2024-2029. 

Pengumuman disampaikan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Kamis (8/8) oleh Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Muhammad Yusuf Ateh. 

Selanjutnya, para capim dan calon Dewas KPK yang dinyatakan lolos wajib mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu profil assessment yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024.



Populer

Cak Imin Minta Kapolri Bubarkan Muktamar PKB Tandingan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 12:52

Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Ternyata Terima Dana Korupsi DJKA

Kamis, 15 Agustus 2024 | 11:21

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

BPIP Perlu Jelaskan Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

PKS Harus Ikhlas Terima PDIP Bergabung Usung Anies

Senin, 12 Agustus 2024 | 08:18

UPDATE

Validitas Keaslian Dukungan KTP Dharma-Kun Diragukan

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 04:08

Komisioner KPK Bermasalah Potensi Kembali Lolos

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 03:43

Di Daerah Lain Dicurigai Ada Kasus Mirip Dharma-Kun

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 03:18

Mantan Penyidik Senior Kritik Pemilihan Pimpinan KPK Terburu-buru

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 03:08

Bikin Resah, Jokowi Pantas Pecat Kepala BPIP

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 02:37

NIK Kader PDIP Dicatut Dukung Dharma-Kun: Tatanan Demokrasi Rusak!

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 02:35

Bawaslu Buka Pos Pengaduan Dugaan Pencatutan Dukungan Dharma-Kun

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 02:02

Kuasa Hukum Minta Polisi Tak Kabulkan Restorative Justice Pelaku Pencabulan

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 01:29

Kapolri: Semangat Baru untuk Indonesia Maju

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 01:08

Jagoan PDIP Pilih Mundur Gegara Dikeroyok Kubu KIM Plus

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 01:00

Selengkapnya