Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Lolly Suhenty, saat tiba di Pelabuhan Sei Nyamuk, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Jumat (16/8)/RMOL

Bawaslu

HUT ke-79 RI, Bawaslu Pelototi Penyusunan DPS di Perbatasan Malaysia

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 22:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. 

Anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI), Lolly Suhenty menjelaskan, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) di daerah-daerah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan berakhir pada hari ini, Jumat (16/8). 

Salah satu yang menjadi daerah rawan adalah daerah terluar atau perbatasan dengan negara lain, seperti Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan dengan Malaysia. 

"(Momen) 17 Agustus menjadi momentum yang tepat menurut kami untuk melakukan pengecekan langsung di daerah perbatasan, untuk memastikan hak pilih warga megara kita tidak ada yang dihilangkan," ujar Lolly saat tiba di Bandara Juwata, Kalimantan Utara, Jumat (16/8).

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lolly menyebutkan batas waktu pelaksanaan penyusunan DPS adalah hari ini. 

"Karena proses sedang menuju DPS kan hari ini harusnya, tapi di provinsi baru akan dilakukan pleno di tingkat provinsi pada malam hari nanti," sambung Lolly menjelaskan. 

Oleh karena itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu memastikan, giat kesiapsiagaan Pilkada Serentak 2024 yang digelar di Pulau Sebatik adalah untuk memberikan perlindungan hak pilih bagi warga Indonesia yang tinggal di daerah terluar. 

"Tujuan ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa tidak boleh ada satupun warga negara yang kehilangan hak pilihnya. Meskipun mereka jauh dari pusat ibu kota provinsi, adanya di area terdepan (perbatasan) Indonesia (dengan negara lain)," demikian Lolly menambahkan.



Populer

Cak Imin Minta Kapolri Bubarkan Muktamar PKB Tandingan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 12:52

Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Ternyata Terima Dana Korupsi DJKA

Kamis, 15 Agustus 2024 | 11:21

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

BPIP Perlu Jelaskan Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

PKS Harus Ikhlas Terima PDIP Bergabung Usung Anies

Senin, 12 Agustus 2024 | 08:18

UPDATE

Bahlil Belum Tahu Siapa Ketum Golkar Baru

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:55

Cak Imin Minta Komisi II DPR Turun Tangan Telusuri Pencatutan KTP

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:51

Kuasa Hukum Pastikan PT GMI Punya Legalitas Kepemilikan Lahan SMAK Dago

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:48

Pakistan Jadi Negara Asia Pertama yang Laporan Kasus Mpox

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:42

Rusia: Serangan di Kursk Bisa Ciptakan Perang Dunia Ketiga

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:26

Sudah Ada Tersangka, KPK Sidik Dugaan Korupsi Baru di Badan Karantina Pertanian

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:15

KPK Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:09

Polemik Calon Independen, Gerindra Minta Masyarakat Hargai Kerja KPU

Jumat, 16 Agustus 2024 | 16:46

Bawaslu Giat Kesiapsiagaan Pilkada 2024 di Daerah Terluar

Jumat, 16 Agustus 2024 | 16:35

Ketua Komisi I Ingatkan BPIP Soal Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 16 Agustus 2024 | 16:33

Selengkapnya