Berita

Hasto Kristiyanto dan Bonnie Triyana. /Ist

Politik

Jokowi Bilang Istana Bau Kolonial, Sejarawan: Kolonialisme itu Watak, Gunakan Hukum untuk Menindas!

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 21:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menganggap Istana Negara berbau kolonial disorot Sejarawan Bonnie Triyana menyindir. 

Menurut Bonnie, kolonialisme lebih kepada watak seseorang bukan pada bangunan fisik. 

"Jadi kalau ada orang yang bilang bau-bau kolonialisme itu bukan pada bangunan fisik, tapi pada watak, pada pikiran, pada perilaku. Itu watak kolonial yang bahaya yang bisa dilakoni oleh siapapun," kata Bonnie saat menjadi pembicara dalam acara bedah buku "Merahnya Ajaran Bung Karno" dalam rangka Refleksi Kemerdekaan ke-79 RI yang digelar Persatuan Alumni GMNI Lebak di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Jumat (16/8).

Bonnie mencontohkan salah satu watak kolonial ialah memakai hukum guna menindas rakyatnya sendiri. Watak semacam ini biasa dimiliki orang yang tengah duduk manis di kursi pemimpin. 

"Apalagi dia sedang berada di tampuk kekuasaan. Watak kolonial ini apa cirinya? Di zaman kolonial, pemerintah kolonial itu menggunakan hukum untuk menindas," ujar Bonnie. 

Bonnie mengungkapkan penerapan Exorbitante Rechten di masa pemerintah kolonial Belanda. Hukum semacam ini dinilai Bonnie menjadi alat penguasa untuk meredam lawannya. 

"Apa itu Exorbitante Rechten? Seorang Gubernur Jenderal bisa menghukum siapapun yang tidak disukai oleh dia, dengan membuang dia ke luar wilayah kekuasaan Hindia Belanda atau membuang dia ke tempat yang terpencil," kata Bonnie. 

Ketua DPP PDIP ini menerangkan Exorbitante Rechten adalah hak Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menistakan siapapun yang tidak disukai. Inilah cara pandang kolonial. 

"Nah artinya rekayasa hukum itu pun praktek kolonial. Rekayasa hukum itu pun, apa yang dilakukan oleh gubernur jenderal pada masa kolonial," ujar Bonnie.

Populer

Cak Imin Minta Kapolri Bubarkan Muktamar PKB Tandingan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 12:52

Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Ternyata Terima Dana Korupsi DJKA

Kamis, 15 Agustus 2024 | 11:21

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

BPIP Perlu Jelaskan Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

PKS Harus Ikhlas Terima PDIP Bergabung Usung Anies

Senin, 12 Agustus 2024 | 08:18

UPDATE

Bahlil Belum Tahu Siapa Ketum Golkar Baru

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:55

Cak Imin Minta Komisi II DPR Turun Tangan Telusuri Pencatutan KTP

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:51

Kuasa Hukum Pastikan PT GMI Punya Legalitas Kepemilikan Lahan SMAK Dago

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:48

Pakistan Jadi Negara Asia Pertama yang Laporan Kasus Mpox

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:42

Rusia: Serangan di Kursk Bisa Ciptakan Perang Dunia Ketiga

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:26

Sudah Ada Tersangka, KPK Sidik Dugaan Korupsi Baru di Badan Karantina Pertanian

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:15

KPK Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Jumat, 16 Agustus 2024 | 17:09

Polemik Calon Independen, Gerindra Minta Masyarakat Hargai Kerja KPU

Jumat, 16 Agustus 2024 | 16:46

Bawaslu Giat Kesiapsiagaan Pilkada 2024 di Daerah Terluar

Jumat, 16 Agustus 2024 | 16:35

Ketua Komisi I Ingatkan BPIP Soal Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 16 Agustus 2024 | 16:33

Selengkapnya