Ketua DPR RI Puan Maharani/Tangkapan layar RMOL
Pemerintah Indonesia harus mengelola dana APBN dengan memprioritaskan kepentingan rakyat karena dana tersebut berasal dari rakyat.
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembuka di Sidang Paripurna ke-1, Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8).
“Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi,” kata Puan.
Ia menambahkan bahwa dana tersebut juga harus digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, dengan tujuan utama agar rakyat menjadi penerima manfaat dari belanja negara.
Puan menjelaskan bahwa APBN Tahun Anggaran 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan, di mana penyusunannya dilakukan oleh Presiden yang sedang menjabat di tahun terakhir pemerintahannya, namun tetap memperhitungkan tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih berikutnya.
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih memiliki kebebasan yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN.
"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P)," kata Puan.
Dikatakan Puan, pemerintah kedepannya juga harus memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja.
“Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap,” tegas Puan.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Khususnya masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya.
“Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan,” jelas Puan.
Untuk itu, Puan menilai Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang demi menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
