Berita

Bupati Keerom petahana, Piter Gusbager/Ist

Politik

Diduga Tersandung Kasus Hukum

Masyarakat Keerom Tolak Majunya Kembali Bupati Petahana

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 01:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah partai dikabarkan telah memberi rekomendasi kepada Bupati Keerom petahana, Piter Gusbager dalam Pilkada 2024 mendatang.

Sejumlah masyarakat pun memprotes majunya kembali Piter karena dianggap banyak tersandung kasus hukum. 

Menurut perwakilan kontraktor dan masyarakat adat Keerom, FF. Aronggear, SH, Piter Gusbager saat ini mempunyai masalah mengenai tunggakan pembayaran kepada para kontraktor.


“Sangat miris sekali para kandidat Cakada petahana yang akan maju lagi, sementara masih bermasalah dengan hukum, di mana proses hukum mereka sedang dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh aparat hukum,” Aronggear dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (15/8).

Lanjut dia, pekerjaan sudah diselesaikan oleh kontraktor namun pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Keerom tidak diselesaikan.   

“Proyek tersebut adalah proyek dari DAK (Dana Alokasi Khusus). dana tersebut sudah dimasukan ke kas Pemda, begitu juga dengan gaji pegawai yang sudah 1 setengah tahun belum dibayarkan. Itu adalah hak pegawai yang sudah diatur dananya dari pusat,” tegasnya.
 
Selain itu, Aronggear menyampaikan banyak  ASN yang dinonaktifkan seenaknya menggunakan hak prerogatif bupati.

“Dia (Piter Gusbager) mengganti jabatan Kadis, Kabid, seksi sampai kepala kampung tidak sesuai mekanisme apabila pegawai tersebut tidak mengikuti keinginannya, walaupun keputusannya itu menyalahi undang undang dan peraturan ASN,” bebernya.
 
Dengan demikian, Aronggear menyayangkan masih ada saja beberapa partai besar yang memberikan dukungan kepada petahana tanpa melihat latar belakang kepemimpinannya.

“Dengan mengeluarkan dukungan rekomendasi maupun B1KWK yang secara tidak langsung menyatakan sikap bahwa partai sangat mendukung penuh kinerja Bupati incumbent Piter Gusbager yang nyata-nyata telah menyengsarakan masyarakat dan ASN di Kabupaten Keerom,” ungkapnya.
 
“Kami berharap kepada pemimpin partai mulai dari kabupaten, provinsi hingga Pusat untuk dapat menyikapi hal ini agar partai tidak menjadi preseden buruk di mata masyarakat yang menyatakan bahwa partai (itu) mendukung calon gubernur, bupati dan wali kota yang bermasalah dengan hukum,” pungkas Aronggear.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya