Bupati Keerom petahana, Piter Gusbager/Ist
Sejumlah partai dikabarkan telah memberi rekomendasi kepada Bupati Keerom petahana, Piter Gusbager dalam Pilkada 2024 mendatang.
Sejumlah masyarakat pun memprotes majunya kembali Piter karena dianggap banyak tersandung kasus hukum.
Menurut perwakilan kontraktor dan masyarakat adat Keerom, FF. Aronggear, SH, Piter Gusbager saat ini mempunyai masalah mengenai tunggakan pembayaran kepada para kontraktor.
“Sangat miris sekali para kandidat Cakada petahana yang akan maju lagi, sementara masih bermasalah dengan hukum, di mana proses hukum mereka sedang dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh aparat hukum,” Aronggear dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (15/8).
Lanjut dia, pekerjaan sudah diselesaikan oleh kontraktor namun pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Keerom tidak diselesaikan.
“Proyek tersebut adalah proyek dari DAK (Dana Alokasi Khusus). dana tersebut sudah dimasukan ke kas Pemda, begitu juga dengan gaji pegawai yang sudah 1 setengah tahun belum dibayarkan. Itu adalah hak pegawai yang sudah diatur dananya dari pusat,” tegasnya.
Selain itu, Aronggear menyampaikan banyak ASN yang dinonaktifkan seenaknya menggunakan hak prerogatif bupati.
“Dia (Piter Gusbager) mengganti jabatan Kadis, Kabid, seksi sampai kepala kampung tidak sesuai mekanisme apabila pegawai tersebut tidak mengikuti keinginannya, walaupun keputusannya itu menyalahi undang undang dan peraturan ASN,” bebernya.
Dengan demikian, Aronggear menyayangkan masih ada saja beberapa partai besar yang memberikan dukungan kepada petahana tanpa melihat latar belakang kepemimpinannya.
“Dengan mengeluarkan dukungan rekomendasi maupun B1KWK yang secara tidak langsung menyatakan sikap bahwa partai sangat mendukung penuh kinerja Bupati incumbent Piter Gusbager yang nyata-nyata telah menyengsarakan masyarakat dan ASN di Kabupaten Keerom,” ungkapnya.
“Kami berharap kepada pemimpin partai mulai dari kabupaten, provinsi hingga Pusat untuk dapat menyikapi hal ini agar partai tidak menjadi preseden buruk di mata masyarakat yang menyatakan bahwa partai (itu) mendukung calon gubernur, bupati dan wali kota yang bermasalah dengan hukum,” pungkas Aronggear.
