Berita

Ilustrasi/RMOL-Erin

Dunia

Demokrat Khawatir Bisnis AS Mati jika Pembatasan Ekspor terhadap China Diteruskan

KAMIS, 15 AGUSTUS 2024 | 15:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Pemerintahan Joe Biden untuk memberlakukan pembatasan baru pada ekspor teknologi AS ke China membuat Partai Demokrat California gelisah.

Dalam surat tertanggal 13 Agustus, Senator Alex Padilla dan Perwakilan Zoe Lofgren berpendapat bahwa tindakan tersebut bisa membuat perusahaan-perusahaan AS yang sudah lama beroperasi terjerumus ke dalam jurang kehancuran, sebab sekutu-sekutu AS belum memberlakukan pembatasan ekspor China yang sama agresifnya terhadap perusahaan-perusahaan mereka sendiri.

"Kami meminta Anda menghentikan kontrol ekspor tambahan secara sepihak hingga Anda memiliki pembenaran yang memadai bahwa kontrol tersebut tidak akan merusak daya saing AS dalam semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur semikonduktor," kata para anggota parlemen tersebut dalam surat yang ditujukan kepada Alan Estevez, yang mengawasi kontrol ekspor di Departemen Perdagangan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/8).


Washington telah memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap ekspor chip dan peralatan pembuatan chip ke China dalam beberapa tahun terakhir, karena khawatir Beijing dapat menggunakan teknologi tersebut untuk memperkuat militernya. 

Belanda dan Jepang, tempat asal produsen peralatan pembuatan chip ASML dan Tokyo Electron, masing-masing, juga telah membatasi ekspor peralatan ke China tetapi tidak menyamai beberapa tindakan terberat AS.

Surat terbaru merupakan tanda meningkatnya penolakan terhadap kebijakan semikonduktor Biden di kalangan Demokrat dari California, tempat perusahaan peralatan pembuat chip terkemuka Amerika termasuk LAM, Applied Materials dan KLA berada.

Agustus lalu, Padilla dan Lofgren juga pernah mengirim surat dan menekankan bahwa mereka tidak meminta Biden untuk mencabut pembatasan terhadap Tiongkok, tetapi hanya menentang penerapan aturan dengan manfaat keamanan nasional yang dipertanyakan ketika sekutu tidak mengikutinya.

"Kami mendesak Anda untuk menggunakan segala bentuk pengaruh yang tersedia bagi pemerintah AS untuk mengajak sekutu kami dalam menyelaraskan kontrol ekspor mereka dengan kontrol ekspor kami," tulis mereka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya