Berita

Partai Golkar/RMOL

Publika

Politik Terlalu Kasar, Siapa Pelakunya?

OLEH: ADIAN RADIATUS*
SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 11:21 WIB

PENGUSAHA jalan tol Jusuf Hamka alias Babah Alun bilang "politik terlalu kasar". Ini mengiringi keputusannya untuk keluar dari Partai Golkar termasuk pencalonannya di kontestasi Pilkada Jawa Barat. 

Sebuah pernyataan yang singkat, ironis dan dalam maknanya. Bahkan terlalu dalam bila dikaitkan dengan marwah semokrasi Pancasila yang sangat kita junjung tinggi dan banggakan dalam menyuarakannya.

Tetapi apa yang terjadi di Partai Golkar adalah "luka" konstitusi politik Indonesia yang parah. Karena menganga lebar lukanya itu dan terjadi karena ada yang sengaja 'menyayatnya' tanpa peduli besarnya dampak bagi kehidupan politik partai yang mandiri dan berintegritas.


Di dalam pernyataannya dengan tegas, Babah Alun menyatakan masalah bukan datang dari internal tapi eksternal. 

Tidak mengherankan sebenarnya melihat perjalanan intrik-intrik politik yang dijalankan oleh klan Joko Widodo alias Jokowi sejak dua-tiga tahun lalu, di mana sekali lagi "Jokowi tiga periode" adalah pemicu rentetan cawe-cawe politik yang terus bergulir.

Namun preseden yang terjadi di Golkar ini sudah melampaui batas cawe-cawe. Karena di samping soal perebutan kekuasaan politik partai, telah terjadi pula "pembunuhan" karakter.

Bukan saja kepada pribadi-pribadi tetapi karakter Partai Golkar itu sendiri seutuhnya. Tragedi yang harus Golkar sendiri atasi, imbangi dan selesaikan dengan melawannya secara kematangan politik yang dimilikinya sejak berdiri, hingga sebelum Airlangga Hartarto mengundurkan diri selaku ketua umum.

Siapa pelakunya? Tentu semua pihak mafhum yaitu yang sangat berkuasa di negeri ini, namun ahli dalam membantah perbuatannya sendiri. Menampilkan keluguan namun keberingasan di baliknya. Wajah yang membuat budaya politik Indonesia menjadi jorok, kotor dan kehilangan kehormatannya di mata rakyat.

Seberapa besar Jokowi membantah sebuah kejadian politik buruk, maka sebesar itu pula rakyat balik membantahnya. Bahkan terkadang lebih besar lagi dan dalam konteks seperti ini Presiden Jokowi jadi tampak sendiri, tak berdaya serta bergelimang dosa percaweannya yang melebar kemana-mana hingga ranah pilkada. 

Publik menunggu reaksi dan pernyataan jelas tegas dari Jokowi secara terbuka meskipun sulit dipercaya.

Tetapi ini jauh lebih berarti ketimbang namanya menjadi cibiran, cacat cela pelaku politik "devide at impera" ala kolonialisme. 

Rakyat menginginkan presiden yang terhormat, berintegritas dan membanggakan untuk diceritakan apalagi masa tugasnya hampir selesai. 

Jangan menjadi "misteri guest" sebagai pelaku politik kasar di negeri yang damai dan indah ini.

*Penulis adalah pemerhati sosial politik

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya