Berita

Partai Golkar/RMOL

Publika

Politik Terlalu Kasar, Siapa Pelakunya?

OLEH: ADIAN RADIATUS*
SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 11:21 WIB

PENGUSAHA jalan tol Jusuf Hamka alias Babah Alun bilang "politik terlalu kasar". Ini mengiringi keputusannya untuk keluar dari Partai Golkar termasuk pencalonannya di kontestasi Pilkada Jawa Barat. 

Sebuah pernyataan yang singkat, ironis dan dalam maknanya. Bahkan terlalu dalam bila dikaitkan dengan marwah semokrasi Pancasila yang sangat kita junjung tinggi dan banggakan dalam menyuarakannya.

Tetapi apa yang terjadi di Partai Golkar adalah "luka" konstitusi politik Indonesia yang parah. Karena menganga lebar lukanya itu dan terjadi karena ada yang sengaja 'menyayatnya' tanpa peduli besarnya dampak bagi kehidupan politik partai yang mandiri dan berintegritas.


Di dalam pernyataannya dengan tegas, Babah Alun menyatakan masalah bukan datang dari internal tapi eksternal. 

Tidak mengherankan sebenarnya melihat perjalanan intrik-intrik politik yang dijalankan oleh klan Joko Widodo alias Jokowi sejak dua-tiga tahun lalu, di mana sekali lagi "Jokowi tiga periode" adalah pemicu rentetan cawe-cawe politik yang terus bergulir.

Namun preseden yang terjadi di Golkar ini sudah melampaui batas cawe-cawe. Karena di samping soal perebutan kekuasaan politik partai, telah terjadi pula "pembunuhan" karakter.

Bukan saja kepada pribadi-pribadi tetapi karakter Partai Golkar itu sendiri seutuhnya. Tragedi yang harus Golkar sendiri atasi, imbangi dan selesaikan dengan melawannya secara kematangan politik yang dimilikinya sejak berdiri, hingga sebelum Airlangga Hartarto mengundurkan diri selaku ketua umum.

Siapa pelakunya? Tentu semua pihak mafhum yaitu yang sangat berkuasa di negeri ini, namun ahli dalam membantah perbuatannya sendiri. Menampilkan keluguan namun keberingasan di baliknya. Wajah yang membuat budaya politik Indonesia menjadi jorok, kotor dan kehilangan kehormatannya di mata rakyat.

Seberapa besar Jokowi membantah sebuah kejadian politik buruk, maka sebesar itu pula rakyat balik membantahnya. Bahkan terkadang lebih besar lagi dan dalam konteks seperti ini Presiden Jokowi jadi tampak sendiri, tak berdaya serta bergelimang dosa percaweannya yang melebar kemana-mana hingga ranah pilkada. 

Publik menunggu reaksi dan pernyataan jelas tegas dari Jokowi secara terbuka meskipun sulit dipercaya.

Tetapi ini jauh lebih berarti ketimbang namanya menjadi cibiran, cacat cela pelaku politik "devide at impera" ala kolonialisme. 

Rakyat menginginkan presiden yang terhormat, berintegritas dan membanggakan untuk diceritakan apalagi masa tugasnya hampir selesai. 

Jangan menjadi "misteri guest" sebagai pelaku politik kasar di negeri yang damai dan indah ini.

*Penulis adalah pemerhati sosial politik

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya