Berita

Partai Golkar/RMOL

Publika

Politik Terlalu Kasar, Siapa Pelakunya?

OLEH: ADIAN RADIATUS*
SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 11:21 WIB

PENGUSAHA jalan tol Jusuf Hamka alias Babah Alun bilang "politik terlalu kasar". Ini mengiringi keputusannya untuk keluar dari Partai Golkar termasuk pencalonannya di kontestasi Pilkada Jawa Barat. 

Sebuah pernyataan yang singkat, ironis dan dalam maknanya. Bahkan terlalu dalam bila dikaitkan dengan marwah semokrasi Pancasila yang sangat kita junjung tinggi dan banggakan dalam menyuarakannya.

Tetapi apa yang terjadi di Partai Golkar adalah "luka" konstitusi politik Indonesia yang parah. Karena menganga lebar lukanya itu dan terjadi karena ada yang sengaja 'menyayatnya' tanpa peduli besarnya dampak bagi kehidupan politik partai yang mandiri dan berintegritas.


Di dalam pernyataannya dengan tegas, Babah Alun menyatakan masalah bukan datang dari internal tapi eksternal. 

Tidak mengherankan sebenarnya melihat perjalanan intrik-intrik politik yang dijalankan oleh klan Joko Widodo alias Jokowi sejak dua-tiga tahun lalu, di mana sekali lagi "Jokowi tiga periode" adalah pemicu rentetan cawe-cawe politik yang terus bergulir.

Namun preseden yang terjadi di Golkar ini sudah melampaui batas cawe-cawe. Karena di samping soal perebutan kekuasaan politik partai, telah terjadi pula "pembunuhan" karakter.

Bukan saja kepada pribadi-pribadi tetapi karakter Partai Golkar itu sendiri seutuhnya. Tragedi yang harus Golkar sendiri atasi, imbangi dan selesaikan dengan melawannya secara kematangan politik yang dimilikinya sejak berdiri, hingga sebelum Airlangga Hartarto mengundurkan diri selaku ketua umum.

Siapa pelakunya? Tentu semua pihak mafhum yaitu yang sangat berkuasa di negeri ini, namun ahli dalam membantah perbuatannya sendiri. Menampilkan keluguan namun keberingasan di baliknya. Wajah yang membuat budaya politik Indonesia menjadi jorok, kotor dan kehilangan kehormatannya di mata rakyat.

Seberapa besar Jokowi membantah sebuah kejadian politik buruk, maka sebesar itu pula rakyat balik membantahnya. Bahkan terkadang lebih besar lagi dan dalam konteks seperti ini Presiden Jokowi jadi tampak sendiri, tak berdaya serta bergelimang dosa percaweannya yang melebar kemana-mana hingga ranah pilkada. 

Publik menunggu reaksi dan pernyataan jelas tegas dari Jokowi secara terbuka meskipun sulit dipercaya.

Tetapi ini jauh lebih berarti ketimbang namanya menjadi cibiran, cacat cela pelaku politik "devide at impera" ala kolonialisme. 

Rakyat menginginkan presiden yang terhormat, berintegritas dan membanggakan untuk diceritakan apalagi masa tugasnya hampir selesai. 

Jangan menjadi "misteri guest" sebagai pelaku politik kasar di negeri yang damai dan indah ini.

*Penulis adalah pemerhati sosial politik

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya