Anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani/RMOL
Anggota DPR RI periode 2009-2014, Miryam S Haryani (MSH), diharapkan dapat kooperatif hadir pada agenda pemeriksaan ulang dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el pada hari ini, Selasa (13/8).
Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, sesuai hasil koordinasi penasihat hukum Miryam dengan tim penyidik, agenda pemeriksaan ulang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.
"Kita harapkan kehadiran saudari MSH sesuai dengan hasil koordinasi antara penasihat hukum yang bersangkutan dengan penyidik," kata Tessa kepada wartawan, Selasa pagi (13/8).
Sedianya Miryam diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (9/8). Namun, Miryam melalui kuasa hukumnya meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang.
Miryam sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2019 bersama 3 orang lainnya, yakni Paulus Tannos selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra, Isnu Edhi Wijaya selaku Dirut Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, dan Husni Fahmi selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik.
Pada 13 November 2017, Miryam telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus pemberian keterangan palsu saat bersaksi di sidang kasus korupsi KTP-el.
Sementara itu, untuk Husni Fahmi dan Isnu Edhi Wijaya masing-masing divonis penjara 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 31 Oktober 2022.
Sedangkan untuk tersangka Paulus Tannos, hingga saat ini masih menjadi buronan KPK.
Dalam kasus korupsi KTP-el, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Paulus diduga meraup Rp145,85 miliar, Miryam Haryani diduga diperkaya sebesar 1,2 juta dolar AS, manajemen bersama konsorsium PNRI mendapat Rp137,98 miliar dan Perum PNRI sebesar Rp107,71 miliar, serta Husni Fahmi sebesar 20 ribu dolar AS dan Rp10 juta.
