Berita

Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin/Istimewa

Politik

Pj Gubernur Jabar: Kawal Ketat Distribusi Logistik Pilkada

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 04:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Koordinasi semua pihak diperlukan untuk terciptanya kelancaran Pilkada 2024. Sehingga pengamanan yang komprehensif dalam pilkada bisa tercapai.

Begitu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 di aula Ditlantas Polda Jabar, Kota Bandung, Senin (12/8).

"Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengamanan pemilu adalah logistik mulai dari distribusi surat suara hingga alat-alat pungutan lainnya harus dijaga ketat,” kata Bey, dikutip RMOLJabar, Senin (12/8).


Orang nomor satu di Jabar itu menyebut, apabila koordinasi semua aspek tercipta, maka hal tersebut tidak akan memberikan celah sedikitpun bagi oknum-oknum yang ingin mengganggu jalannya pemilu.

"Kerja sama yang erat antara kepolisian, TNI, dan seluruh perangkat daerah juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya pemilu," sebutnya.

Tak hanya pengamanan aspek fisik, lanjut Bey, aspek nonfisik seperti stabilitas sosial, ekonomi, dan politik perlu memiliki pemahaman yang sama, juga komitmen yang kuat dalam menjaga integritas pemilu. 

"Kesadaran akan potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi harus diantisipasi dengan cermat baik itu dari ancaman siber, hoax, maupun potensi konflik sosial," terangnya.

Bey menegaskan, pengamanan aspek nonfisik perlu menjadi perhatian bersama juga. Hal itu bertujuan agar memiliki pemahaman yang sama, sehingga terciptanya integritas pemilu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya