Berita

Representative Image/Foto: The Sun

Dunia

Pemerintah AS Cabut Larangan Penjualan Senjata Ofensif ke Arab Saudi

SABTU, 10 AGUSTUS 2024 | 13:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Joe Biden mencabut larangan penjualan senjata ofensif Amerika Serikat ke Arab Saudi pada Jumat (9/8).

Langkah ini mengakhiri kebijakan yang diterapkan tiga tahun lalu untuk menekan kerajaan tersebut agar menghentikan perang di Yaman.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengonfirmasi bahwa penangguhan transfer amunisi tertentu dari udara ke darat ke Arab Saudi telah dicabut. 

"Kami akan mengevaluasi setiap transfer senjata baru berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan Kebijakan Transfer Senjata Konvensional," ujar pejabat tersebut, dikutip Reuters, Sabtu (10/8).

Dalam pekan ini, pemerintah AS juga telah memberi tahu Kongres tentang rencana untuk mencabut larangan tersebut. Seorang asisten kongres menyatakan bahwa penjualan senjata dapat dilanjutkan paling cepat minggu depan. 

"Arab Saudi telah memenuhi bagian mereka dari kesepakatan, dan kami siap untuk memenuhi bagian kami," kata seorang pejabat senior dari pemerintahan Biden.

Menurut undang-undang AS, transaksi senjata internasional besar harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum disetujui secara final. 

Kebijakan ini sebelumnya diterapkan setelah dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen dari kedua partai, Demokrat dan Republik, telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi, dengan menyoroti korban sipil dalam perang di Yaman serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, kekhawatiran ini mulai mereda sejak Maret 2022, ketika Arab Saudi dan kelompok Houthi sepakat untuk gencatan senjata yang difasilitasi oleh PBB, tidak ada lagi serangan udara dari Arab Saudi di Yaman, dan tembakan lintas batas dari Yaman ke Arab Saudi juga sebagian besar telah berhenti.

"Kami juga mengakui langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan Saudi selama tiga tahun terakhir untuk secara signifikan meningkatkan proses mitigasi korban sipil mereka, sebagian berkat kerja keras pelatih dan penasihat dari AS," tambah pejabat Departemen Luar Negeri.

Populer

Inilah 3 Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara

Jumat, 02 Agustus 2024 | 16:13

Identitas Tersangka Korupsi Rp3,451 Triliun: Enam Petinggi LPEI, Satu Swasta

Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:11

60 Pegawai Main Judol, Pimpinan KPK: Cuma Iseng

Jumat, 02 Agustus 2024 | 08:23

Edi Slamet Irianto, Kandidat Kepala BPN Berjuluk Hand of Midas

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 11:32

Putra Putri TNI-Polri Minta Polisi Tangkap Alvin Lim

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 02:24

Ramalan Rocky Gerung: 30 Hari ke Depan Krisis Beras Berubah Jadi Krisis Sosial

Jumat, 02 Agustus 2024 | 22:43

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

UPDATE

Din Syamsuddin: PP 28/2024 Merusak Mental Anak Bangsa!

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:47

Pemerintah Kantongi Pajak Digital Rp26,75 Triliun Hingga Juli 2024

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:40

Anggaran Upacara HUT RI Bengkak, Jokowi Anggap Wajar

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:29

Pertamina Pastikan Pertamax Paling Terjangkau Dibanding Kompetitor

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:19

Pegasus Ciptakan Mobil Terbang yang Bisa Diparkir di Depan Rumah

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:10

Raja Charles Akhirnya Buka Suara, Minta Warga Saling Menjaga dan Menghormati

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:48

Penjualan Eceran Tumbuh 4,3 Persen di Juli 2024

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:40

Potensi Besar Sektor Pariwisata di Mimika Belum Tergarap

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:31

Menara Pemancar di IKN Pakai Konsep Kamuflase, Ini Penjelasan MTEL

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:24

Dimulai dari Monas, Kirab Merah Putih dan Naskah Proklamasi Terbang ke IKN

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:18

Selengkapnya