Berita

Representative Image/Foto: The Sun

Dunia

Pemerintah AS Cabut Larangan Penjualan Senjata Ofensif ke Arab Saudi

SABTU, 10 AGUSTUS 2024 | 13:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Joe Biden mencabut larangan penjualan senjata ofensif Amerika Serikat ke Arab Saudi pada Jumat (9/8).

Langkah ini mengakhiri kebijakan yang diterapkan tiga tahun lalu untuk menekan kerajaan tersebut agar menghentikan perang di Yaman.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengonfirmasi bahwa penangguhan transfer amunisi tertentu dari udara ke darat ke Arab Saudi telah dicabut. 


"Kami akan mengevaluasi setiap transfer senjata baru berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan Kebijakan Transfer Senjata Konvensional," ujar pejabat tersebut, dikutip Reuters, Sabtu (10/8).

Dalam pekan ini, pemerintah AS juga telah memberi tahu Kongres tentang rencana untuk mencabut larangan tersebut. Seorang asisten kongres menyatakan bahwa penjualan senjata dapat dilanjutkan paling cepat minggu depan. 

"Arab Saudi telah memenuhi bagian mereka dari kesepakatan, dan kami siap untuk memenuhi bagian kami," kata seorang pejabat senior dari pemerintahan Biden.

Menurut undang-undang AS, transaksi senjata internasional besar harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum disetujui secara final. 

Kebijakan ini sebelumnya diterapkan setelah dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen dari kedua partai, Demokrat dan Republik, telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi, dengan menyoroti korban sipil dalam perang di Yaman serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, kekhawatiran ini mulai mereda sejak Maret 2022, ketika Arab Saudi dan kelompok Houthi sepakat untuk gencatan senjata yang difasilitasi oleh PBB, tidak ada lagi serangan udara dari Arab Saudi di Yaman, dan tembakan lintas batas dari Yaman ke Arab Saudi juga sebagian besar telah berhenti.

"Kami juga mengakui langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan Saudi selama tiga tahun terakhir untuk secara signifikan meningkatkan proses mitigasi korban sipil mereka, sebagian berkat kerja keras pelatih dan penasihat dari AS," tambah pejabat Departemen Luar Negeri.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya