Berita

Representative Image/Foto: The Sun

Dunia

Pemerintah AS Cabut Larangan Penjualan Senjata Ofensif ke Arab Saudi

SABTU, 10 AGUSTUS 2024 | 13:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Joe Biden mencabut larangan penjualan senjata ofensif Amerika Serikat ke Arab Saudi pada Jumat (9/8).

Langkah ini mengakhiri kebijakan yang diterapkan tiga tahun lalu untuk menekan kerajaan tersebut agar menghentikan perang di Yaman.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengonfirmasi bahwa penangguhan transfer amunisi tertentu dari udara ke darat ke Arab Saudi telah dicabut. 


"Kami akan mengevaluasi setiap transfer senjata baru berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan Kebijakan Transfer Senjata Konvensional," ujar pejabat tersebut, dikutip Reuters, Sabtu (10/8).

Dalam pekan ini, pemerintah AS juga telah memberi tahu Kongres tentang rencana untuk mencabut larangan tersebut. Seorang asisten kongres menyatakan bahwa penjualan senjata dapat dilanjutkan paling cepat minggu depan. 

"Arab Saudi telah memenuhi bagian mereka dari kesepakatan, dan kami siap untuk memenuhi bagian kami," kata seorang pejabat senior dari pemerintahan Biden.

Menurut undang-undang AS, transaksi senjata internasional besar harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum disetujui secara final. 

Kebijakan ini sebelumnya diterapkan setelah dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen dari kedua partai, Demokrat dan Republik, telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi, dengan menyoroti korban sipil dalam perang di Yaman serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, kekhawatiran ini mulai mereda sejak Maret 2022, ketika Arab Saudi dan kelompok Houthi sepakat untuk gencatan senjata yang difasilitasi oleh PBB, tidak ada lagi serangan udara dari Arab Saudi di Yaman, dan tembakan lintas batas dari Yaman ke Arab Saudi juga sebagian besar telah berhenti.

"Kami juga mengakui langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan Saudi selama tiga tahun terakhir untuk secara signifikan meningkatkan proses mitigasi korban sipil mereka, sebagian berkat kerja keras pelatih dan penasihat dari AS," tambah pejabat Departemen Luar Negeri.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya