Berita

Representative Image/Foto: The Sun

Dunia

Pemerintah AS Cabut Larangan Penjualan Senjata Ofensif ke Arab Saudi

SABTU, 10 AGUSTUS 2024 | 13:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Joe Biden mencabut larangan penjualan senjata ofensif Amerika Serikat ke Arab Saudi pada Jumat (9/8).

Langkah ini mengakhiri kebijakan yang diterapkan tiga tahun lalu untuk menekan kerajaan tersebut agar menghentikan perang di Yaman.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengonfirmasi bahwa penangguhan transfer amunisi tertentu dari udara ke darat ke Arab Saudi telah dicabut. 


"Kami akan mengevaluasi setiap transfer senjata baru berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan Kebijakan Transfer Senjata Konvensional," ujar pejabat tersebut, dikutip Reuters, Sabtu (10/8).

Dalam pekan ini, pemerintah AS juga telah memberi tahu Kongres tentang rencana untuk mencabut larangan tersebut. Seorang asisten kongres menyatakan bahwa penjualan senjata dapat dilanjutkan paling cepat minggu depan. 

"Arab Saudi telah memenuhi bagian mereka dari kesepakatan, dan kami siap untuk memenuhi bagian kami," kata seorang pejabat senior dari pemerintahan Biden.

Menurut undang-undang AS, transaksi senjata internasional besar harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum disetujui secara final. 

Kebijakan ini sebelumnya diterapkan setelah dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen dari kedua partai, Demokrat dan Republik, telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi, dengan menyoroti korban sipil dalam perang di Yaman serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, kekhawatiran ini mulai mereda sejak Maret 2022, ketika Arab Saudi dan kelompok Houthi sepakat untuk gencatan senjata yang difasilitasi oleh PBB, tidak ada lagi serangan udara dari Arab Saudi di Yaman, dan tembakan lintas batas dari Yaman ke Arab Saudi juga sebagian besar telah berhenti.

"Kami juga mengakui langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan Saudi selama tiga tahun terakhir untuk secara signifikan meningkatkan proses mitigasi korban sipil mereka, sebagian berkat kerja keras pelatih dan penasihat dari AS," tambah pejabat Departemen Luar Negeri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya