Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Repro

Politik

Potensi Kotak Kosong Jakarta dan Sumut Pertanda Demokrasi Era Jokowi Makin Merosot

SABTU, 10 AGUSTUS 2024 | 08:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fenomena lawan kotak kosong yang berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2024 menunjukkan demokrasi kian merosot.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mencermati, potensi kotak kosong bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Sumatera Utara (Sumut) hingga Jawa Timur (Jatim) 2024.

“Ini adalah lanjutan kemerosotan demokrasi di era kepemimpinan Jokowi,” kata Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/8).


Ray menjelaskan kenapa bisa disebut kelanjutan. Menurutnya, itu merupakan tindakan politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Putusan MK berbuntut pada putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas minimum usia calon kepala daerah di Pilkada 2024.

“Ketentuan ini memberikan angin segar bagi putra Jokowi, Kaesang untuk berlaga di Pilkada. Lalu, mulai marak lawan kotak kosong di Pilkada,” ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Menurut Ray, fenomena kotak kosong itu tidak lain agar para calon yang dikehendaki penguasa dan kroni-kroninya bisa mulus mengisi jabatan kepala daerah.

Atas kondis itu, Ray menyebut Jokowi dan kroni-kroninya secara perlahan tapi pasti merusak tatanan demokrasi yang telah terbangun selama ini.

“Mereka menganggap demokrasi hanya sebatas aturan yang membolehkan dan melarang. Bukan soal moral atau etika dalam bernegara," pungkas aktivis 98 ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya