Berita

Pengamat politik Citra Institute, Efriza/Dok Pribadi

Politik

Pilkada Jakarta 2024

Soal Dugaan Penjegalan Anies, PDIP Cuma Basa-basi Politik ke PKS

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 19:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai cuma basa-basi politik. Bahwa ada dugaan penjegalan Anies Baswedan untuk mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. 

Dalam pandangan pengamat politik Citra Institute, Efriza, PDIP kerap menyatakan secara terbuka untuk berkoalisi dengan PKS pada Pilkada Serentak 2024. Tapi kenyataannya berbeda. 

Dia mencontohkan di Pilgub Sumatera Utara (Sumut), PDIP membuat PKS menunggu tanpa kepastian dalam mengusung Edy Rahmayadi. Sehingga, menurutnya, wacana PDIP berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies merupakan basa-basi politik semata. 


"Karena ini juga didasarkan pernyataan PDIP kalau tidak salah Mas Hasto yang sempat berucap tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat (9/8). 

Efriza pun memprediksi, kemungkinan PKS berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta sangat kecil. Karena, sang ketua umum partai banteng moncong putih, Megawati Soekarnoputri, bakal menjadi batu sandungan untuk mewujudkan koalisi.

"Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan. Karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan tanah air bukan sekadar politik pragmatis semata," tuturnya. 

Sebelum PDIP dan Presiden Joko Widodo berseteru, Hasto diketahui pernah blak-blakan bilang pihaknya menutup pintu koalisi dengan PKS dalam gelaran pesta demokrasi. 

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, pada Juni 2022 lalu.

Pada September 2022, Hasto juga pernah meledek kepala daerah yang diusung PKS tidak ada yang berhasil membawa kemajuan di wilayahnya. Kota Depok dijadikan Hasto sebagai rujukan. 

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota," kata Hasto, kala itu.

Hasto juga pernah menyinggung peran PKS saat berada dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil. Sikap ini dinilai Hasto bertolak belakang dengan kesan yang selama ini ditunjukkan, yakni pro Palestina.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya