Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Ist

Publika

Kursi KIM Lebih Kecil, Kenapa Mau Dipertahankan?

OLEH: TONY ROSYID*
JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 11:09 WIB

CAK IMIN, panggilan akrab Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang: "Saya sampai hari ini enggak ngerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah sampai pilkada, semua sama. Enggak ada KIM, KIM Jong un, KIMCHI.". Seloroh Cak Imin diungkapkan saat kunjungan Kaesang Pangarep ke DPP PKB pada Selasa (6/8).

Saya, dan mungkin publik juga ikut tersentak dengan seloroh Cak Imin. Kelihatannya remeh, tapi pesan Cak Imin begitu dalam. 

Ini bentuk sindirin model kiai dan Gus NU. Cak Imin seolah ingin mengatakan: Pilpres sudah berlalu. Pilkada beda dengan pilpres. Kenapa masih bicara KIM.  Apalagi, KIM itu kecil. Jumlah kursi di DPR hanya 280. Kenapa harus dipertahankan?


Cak Imin ingin mengingatkan kepada partai-partai anggota KIM bahwa pertama, kalau anda pertahankan KIM, sama saja anda membuat dan melanggengkan keterbelahan. 

Dua pilpres lalu rakyat telah terbelah berbasis kelompok dukungan. Partai ikut bertanggung jawab atas keterbelahan ini. Mestinya, setelah pilpres, kelompok-kelompok relawan dan dukungan di pilpres itu bubar. 

Lalu, kita bersatu lagi. Kalau anda masih pertahankan KIM, kapan anda mau move on? Mari sama-sama kita move on. Itu kira-kira pesan dan ajakan Cak Imin.

Kedua, Cak Imin ingin kasih tahu juga ke partai-partai yang akan berkuasa. Bahwa jumlah kursi mereka kecil. Empat partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat jumlah kursinya hanya 280. Kalah dengan jumlah kursi partai-partai di luar KIM. 

Jumlah kursi PDIP, Nasdem, PKB dan PKS itu totalnya ada 300. Jika empat partai yang capresnya kalah ini sepakat ambil posisi sebagai oposisi, maka pemerintahan Prabowo-Gibran akan keteteran menghadapi oposisi. Apalagi ketua DPR-nya dari PDIP. 

Ironisnya, UU MD3 mau diobok-obok juga. Mau diubah supaya partai pemenang pemilu tidak dapat jatah ketua DPR. Kebiasaan buruk "mengubah undang-undang sesuai selera keluarga dan kelompok" harus dihentikan. Jangan membuat dan mengubah Undang-Undang saat ada kepentingan personal, keluarga dan kelompok. Makin kacau negara ini.

Cak Imin seolah ingin kasih pesan bahwa "kami, pihak yang kalah ini bisa sangat kuat. Karena jumlah kursi lebih banyak. Sebab itu, jangan coba tekan-tekan kami". 

Cak Imin mengajak semua pihak mencair, dan lebih mengedepankan kolaborasi kedepan untuk bersama-sama membangun bangsa, tanpa ada pihak-pihak yang menekan dan ditekan.

Era tekan menekan dan sandera menyandera itu era lama. Usang! Gak cocok untuk hidup di negara dengan penduduk yang menganut Pancasila. Harus diakhiri dengan kepemimpinan baru Prabowo Sibianto. 

Awal pemerintahan Probowo harus melakukan koreksi dan evaluasi atas kesemerawutan hukum dan terpenjaranya demokrasi yang selama ini terjadi. Noktah hitam masa lalu harus segara dihentikan dan jangan justru diwarisi dengan melakukan sikap politik yang sama. Politik sandera dan cawe-cawe.

Prabowo harus menghadirkan keteduhan dan kenyamanan buat semua pihak dan tidak membangun permusuhan dengan "cawe-cawe" di pilkada. 

Biarlah pilkada menjadi kontestasi anak-anak bangsa yang berprestasi. Jangan dinodai lagi dengan aksi penjegalan dan penyanderaan. Itu katrok jenderal!

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa




Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya