Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Ist

Publika

Kursi KIM Lebih Kecil, Kenapa Mau Dipertahankan?

OLEH: TONY ROSYID*
JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 11:09 WIB

CAK IMIN, panggilan akrab Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang: "Saya sampai hari ini enggak ngerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah sampai pilkada, semua sama. Enggak ada KIM, KIM Jong un, KIMCHI.". Seloroh Cak Imin diungkapkan saat kunjungan Kaesang Pangarep ke DPP PKB pada Selasa (6/8).

Saya, dan mungkin publik juga ikut tersentak dengan seloroh Cak Imin. Kelihatannya remeh, tapi pesan Cak Imin begitu dalam. 

Ini bentuk sindirin model kiai dan Gus NU. Cak Imin seolah ingin mengatakan: Pilpres sudah berlalu. Pilkada beda dengan pilpres. Kenapa masih bicara KIM.  Apalagi, KIM itu kecil. Jumlah kursi di DPR hanya 280. Kenapa harus dipertahankan?

Cak Imin ingin mengingatkan kepada partai-partai anggota KIM bahwa pertama, kalau anda pertahankan KIM, sama saja anda membuat dan melanggengkan keterbelahan. 

Dua pilpres lalu rakyat telah terbelah berbasis kelompok dukungan. Partai ikut bertanggung jawab atas keterbelahan ini. Mestinya, setelah pilpres, kelompok-kelompok relawan dan dukungan di pilpres itu bubar. 

Lalu, kita bersatu lagi. Kalau anda masih pertahankan KIM, kapan anda mau move on? Mari sama-sama kita move on. Itu kira-kira pesan dan ajakan Cak Imin.

Kedua, Cak Imin ingin kasih tahu juga ke partai-partai yang akan berkuasa. Bahwa jumlah kursi mereka kecil. Empat partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat jumlah kursinya hanya 280. Kalah dengan jumlah kursi partai-partai di luar KIM. 

Jumlah kursi PDIP, Nasdem, PKB dan PKS itu totalnya ada 300. Jika empat partai yang capresnya kalah ini sepakat ambil posisi sebagai oposisi, maka pemerintahan Prabowo-Gibran akan keteteran menghadapi oposisi. Apalagi ketua DPR-nya dari PDIP. 

Ironisnya, UU MD3 mau diobok-obok juga. Mau diubah supaya partai pemenang pemilu tidak dapat jatah ketua DPR. Kebiasaan buruk "mengubah undang-undang sesuai selera keluarga dan kelompok" harus dihentikan. Jangan membuat dan mengubah Undang-Undang saat ada kepentingan personal, keluarga dan kelompok. Makin kacau negara ini.

Cak Imin seolah ingin kasih pesan bahwa "kami, pihak yang kalah ini bisa sangat kuat. Karena jumlah kursi lebih banyak. Sebab itu, jangan coba tekan-tekan kami". 

Cak Imin mengajak semua pihak mencair, dan lebih mengedepankan kolaborasi kedepan untuk bersama-sama membangun bangsa, tanpa ada pihak-pihak yang menekan dan ditekan.

Era tekan menekan dan sandera menyandera itu era lama. Usang! Gak cocok untuk hidup di negara dengan penduduk yang menganut Pancasila. Harus diakhiri dengan kepemimpinan baru Prabowo Sibianto. 

Awal pemerintahan Probowo harus melakukan koreksi dan evaluasi atas kesemerawutan hukum dan terpenjaranya demokrasi yang selama ini terjadi. Noktah hitam masa lalu harus segara dihentikan dan jangan justru diwarisi dengan melakukan sikap politik yang sama. Politik sandera dan cawe-cawe.

Prabowo harus menghadirkan keteduhan dan kenyamanan buat semua pihak dan tidak membangun permusuhan dengan "cawe-cawe" di pilkada. 

Biarlah pilkada menjadi kontestasi anak-anak bangsa yang berprestasi. Jangan dinodai lagi dengan aksi penjegalan dan penyanderaan. Itu katrok jenderal!

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa




Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya