Kontraktor Muda asal Sumut menggelar aksi di Kantor Kementerian PUPR/Ist
Kalangan pengusaha muda di bidang jasa konstruksi asal Sumatera Utara mendatangi Kantor Kementerian PUPR, di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (6/8). Dengan membawa spanduk, mereka menyampaikan pesan menohok kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono agar mengingatkan pejabat PUPR di Sumatera Utara untuk menjauhi penjara dan neraka.
“Pak Basuki Hadimuljono/Menteri PUPR, tolong ingatkan para pejabat PUPR di Sumut untuk menjauhi penjara dan neraka,” demikian mereka tuliskan pada spanduk yang mereka pampangkan di pintu masuk kantor Kementerian PUPR tersebut.
Aksi ini merupakan rangkaian dari kedatangan para pengurus gabungan asosiasi konstruksi asal Sumatera Utara yang bertolak ke Jakarta untuk menyampaikan kritik langsung kepada pihak KemenPUPR atas pengerjaan PSN yang dinilai carut marut.
mereka untuk menyampaikan berbagai keresahan atas pengerjaan konstruksi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) yang carut marut.
“Kami meminta penjelasan mengenai pembangunan di Sumut yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN),” kata Ketua Gapeksindo Sumut Jimmy Fryson Simbolon didampingi Sekretaris Josh Fereira Pangaribuan, Rabu (7/8).
Sementara itu, Josh Fereira menjelaskan sejak tiba di Jakarta, mereka sudah bertemu dengan beberapa pihak termasuk pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kementerian PUPR. Disana mereka menyampaikan jika sistem E-Katalog memiliki banyak celah untuk membuat para pengusaha nakal untuk melakukan korupsi.
“Kami sampaikan banyak celah yang harus dibenahi dan mereka pun menyadari jika banyak yang harus dibenahi,” katanya.
Agenda penting lainnya menurut Josh, mereka menyurati Menteri PUPR terkait kondisi bidang infrastruktur di Sumatera Utara. Mereka menyampaikan data proyek-proyek yang terlambat dan tidak jelas progres waktu dan kualitasnya.
“Proyek yang sekarang bermasalah dikerjakan pengusaha dari luar sumut. Selain itu kita juga mau sampaikan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari aksi kepada dinas dan balai bahwa kondisi ini memang diduga disetel agar tidak ada ruang pengusaha lokal untuk menjadi peserta,” pungkasnya.
