PKS Komplain DKI Pangkas Bansos Lansia hingga Disabilitas

Pemangkasan bantuan sosial (bansos) dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 disesalkan.

Dalam pembahasan, Pemprov DKI rencananya akan mengurangi anggaran bansos untuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp95,53 miliar, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp11,92 miliar, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp4 miliar.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Sholikhah meminta kebijakan pemangkasan anggaran bansos dievaluasi sebelum disahkan.

"Harusnya bukan dikurangi, tetapi ditambah. Itu kan hajat hidup orang duafa yang harusnya kita dibantu. Jadi APBD DKI Jakarta harus bisa untuk menambahkan anggaran KAJ, KLJ dan Disabilitas,” kata Sholikhah dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/8).

Politikus PKS ini berharap APBD diprioritaskan untuk membantu masyarakat tidak mampu. Sehingga kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta semakin membaik dan maju.

“Harapannya, kita tetap komitmen untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan DKI Jakarta dengan bertambahnya usia menuju lima abad," demikian Sholikhah.

Perlu diketahui, meskipun anggaran KLJ, KPDJ dan KAJ dikurangi, namun belanja bansos untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di tambah Rp138,4 miliar dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp356 miliar.