MKD: Sesuai Peraturan Menkeu, Keikutsertaan Istri Cak Imin dalam Timwas Haji Bukan Pelanggaran

Majelis Kehormatan Dewan (MKD) telah mengambil langkah verifikasi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam menuturkan tujuan verifikasi ini adalah untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Cak Imin dalam konteks keikutsertaan istrinya Rustini Murtadho dalam Timwas Haji 2024

Verifikasi ini mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, izin yang dikeluarkan, serta regulasi yang mengatur perjalanan dinas luar negeri.

"Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI, MKD menemukan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI itu," kata Nazaruddin kepada wartawan, Selasa (6/8).

MKD DPR RI juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor No.164/PMK.05/2015, khususnya Pasal 7 ayat 7. 

Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga mengikuti kegiatan atau menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri atau suami, dapat didampingi oleh istri atau suami sebagai pihak lain. 

"Berdasarkan peraturan tersebut, tindakan Cak Imin yang mengajak istrinya dalam Timwas Haji DPR adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutupnya.

Adapun pelapor, Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto mengungkapkan bahwa Cak Imin diduga melibatkan istrinya dalam rombongan Timwas Haji DPR dan menggunakan visa penyelenggaraan haji yang bukan diperuntukkan bagi jemaah haji, serta menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Musyanto menyatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan kode etik DPR RI 1/2015.