Berita

Wakil juru bicara PBB, Farhan Haq/Reuters

Dunia

Diduga Bantu Hamas, Sembilan Staf UNRWA Dipecat

SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 11:14 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah melakukan penyelidikan, PBB akhirnya memutuskan memecat sembilan staf badan pengungsi Palestina (UNRWA) yang diduga membantu Hamas menyerang Israel Selatan Oktober lalu. 

Wakil juru bicara Farhan Haq mengungkap temuan Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB yang telah menyelidiki 19 staf UNRWA, di mana sembilan di antaranya terbukti terlibat dengan Hamas.

"Bagi sembilan orang, bukti sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa mereka mungkin terlibat dalam serangan ketujuh Oktober," ungkap Haq, seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (6/8).


Sayangnya, Haq tidak mengungkap identitas atau rincian kesalagab staf PBB yang ditangkap, tetapi menyebut semuanya berjenis kelamin laki-laki. 

“Bagi kami, setiap partisipasi dalam serangan tersebut merupakan pengkhianatan besar terhadap jenis pekerjaan yang seharusnya kami lakukan atas nama rakyat Palestina," tegasnya. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan penyelidikan setelah Israel menuduh pada bulan Januari bahwa 12 staf UNRWA ikut serta dalam serangan Hamas yang memicu perang Gaza.

Tujuh kasus lainnya dilaporkan ke PBB pada bulan Maret dan April.

Australia dan belasan negara lain menghentikan pendanaan untuk UNRWA pada bulan Januari menyusul tuduhan tersebut.

Israel meningkatkan tuduhannya pada bulan Maret, dengan mengatakan lebih dari 450 staf UNRWA adalah anggota militer dalam kelompok teroris Gaza. 

UNRWA mempekerjakan 32.000 orang di seluruh wilayah operasinya, 13.000 di antaranya bertugas di Gaza.

Hasil investigasi awal yang dilakukan PBB terhadap UNRWA pada 21 Maret lalu menyebut lembaga kemanusiaan itu telah menerapkan sejumlah mekanisme dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Netralitas Kemanusiaan.

Namun ditemukan beberapa bidang yang perlu penanganan lebih lanjut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya