Berita

Ilustrasi/RMOL-Erin

Tekno

Langgar Privasi Anak, DOJ Gugat TikTok di Pengadilan

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 13:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Kehakiman (DOJ) melayangkan gugatan hukum terhadap platform video China TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, karena dianggap gagal melindungi privasi anak-anak di aplikasi media sosial tersebut.

Dalam gugatan yang diajukan Jumat (2/8), Pemerintah mengatakan TikTok melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak yang mengharuskan layanan yang ditujukan untuk anak-anak memperoleh persetujuan orang tua untuk mengumpulkan informasi pribadi dari pengguna di bawah usia 13 tahun.

DOJ mengatakan TikTok secara sadar mengizinkan anak-anak membuat akun TikTok biasa, lalu membuat dan berbagi video dan pesan berdurasi pendek dengan orang dewasa dan orang lain di platform.


"TikTok mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak ini tanpa memperoleh persetujuan dari orang tua mereka," kata DOJ, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (3/8).

Perwakilan Demokrat, Frank Pallone, di Komite Energi dan Perdagangan, mengatakan gugatan tersebut menegaskan pentingnya melepaskan TikTok dari kendali Partai Komunis Tiongkok.

"Kita tidak bisa terus membiarkan musuh kita memanen banyak sekali data sensitif warga Amerika," kata Pallone.

TikTok memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS, dan saat ini sedang berjuang melawan undang-undang baru yang akan memaksa ByteDance untuk melepaskan aset TikTok di AS paling lambat 19 Januari atau menghadapi larangan.

Gugatan hukum ini merupakan tindakan terbaru AS terhadap TikTok dan induknya di China atas kekhawatiran bahwa perusahaan tersebut secara tidak benar mengumpulkan sejumlah besar data tentang warga Amerika untuk pemerintah China, sambil mempengaruhi konten dengan cara yang dapat merugikan warga Amerika.

AS menuduh bahwa selama bertahun-tahun jutaan anak Amerika di bawah usia 13 tahun telah menggunakan TikTok dan situs tersebut telah mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi anak-anak.

"TikTok secara sadar dan berulang kali melanggar privasi anak-anak, mengancam keselamatan jutaan anak di seluruh negeri," kata Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Lina Khan, yang lembaganya pada bulan Juni merujuk kasus tersebut ke Departemen Kehakiman.

FTC meminta denda hingga 51.744 dolar AS per pelanggaran per hari dari TikTok karena pengumpulan data secara tidak benar, yang secara teoritis dapat mencapai miliaran dolar jika aplikasi tersebut terbukti bersalah.

Menanggapi tuntutan terbaru TikTok mengatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan tuduhan-tuduhan yang mereka anggap berkaitan dengan peristiwa dan praktik masa lalu yang secara faktual tidak akurat atau telah ditangani.

"Kami bangga atas upaya kami untuk melindungi anak-anak, dan kami akan terus memperbarui dan meningkatkan platform ini," kata TikTok.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya